oleh

IDI Sebut Kelelahan Bukan Penyebab Petugas KPPS Meninggal

-Kesehatan-164 views

Ratusan petugas pemilu yang meninggal mendadak mengetuk hati nurani para dokter. Dalam perspektif keilmuan dan kemanusiaan, kasus ini seharusnya mendapat perhatian serius. Harus didalami dan diteliti serius, independen, dan ilmiah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih saat membacakan kesimpulan diskusi soal banyaknya KPPS yang meninggal di Kantor PB IDI, Jakata Pusat, Senin (13/5/2019).

Untuk mengetahui lebih dalam penyebab meninggalnya ratusan anggota KPPS, IDI akan membentuk tim peneliti untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah.

’’Kelelahan bukan penyebab langsung, jadi salah satu faktor pemicu dan pemberat,’’ ujar Faqih.

Faqih menduga anggota KPPS yang meninggal memiliki riwayat penyakit atau sedang sakit. Kelelahan memberatkan kondisi kesehatan petugas KPPS.

’’Kesimpulan dari diskusi itu bukan penyebab langsung, hanya salah satu faktor. Yang itu men-trigger, maupun memperberat penyakit tertentu. Penyakit itu yang menyebabkan kematian, bukan kelelahan.

Misalkan dia kelelahan dicampur faktor lain, terjadi gangguan jantung. Gangguan jantung itu yang menyebabkan,’’ imbuhnya.

Selain itu, IDI akan membuat tim kecil untuk meneliti gejala meninggalnya ratusan KPPS. Tercatat selama Pemilu 2019, total ada 469 petugas KPPS meninggal per Jumat (10/5/2019).

Petugas KPPS yang dilaporkan sakit berjumlah 4.602 orang. Jadi total petugas yang sakit dan meninggal 5.071 orang.

’’Kita hanya melakukan penelitian, karena kita bedakan penelitian dan investigasi. Investigasi itu lembaga yang berwenang lembaga negara yang berwenang. Penelitian kita bisa sebagai lembaga profesi melakukan lembaga penelitian,’’ tukasnya.

Untuk itu, Faqih mengimbau para dokter yang menjadi anggota IDI dapat melaporkan ke Tim tersebut jika menemukan kecurigaan saat menangani pasien KPPS di lapangan dan tidak memunculkan spekulasi-spekulasi.

’’Makanya saran kami kalau ada yang seperti itu, memang kami tidak bisa memaksa. Tapi kami menyarankan laporkan ke kami,’’ imbuhnya.

Hasil penelitian akan diberikan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Sehingga, bisa menjadi acuan evaluasi sistem Pemilu 2019.

Rekomendasi itu yang IDI sampaikan setelah penelitian. ’’Kita hanya sampaikan rekomendasi. Ahli politik dan ahli pemilu memikirkan sistem kerja seperti apa yang baik supaya kejadian seperti itu tidak terjadi,’’ katanya. (dew/indopos.co.id)

 

Komentar

Berita Lainnya