oleh

Ingat Kando, Dindo! Jika Langgar Protokol Kesehatan, Pilkada Terpaksa Ditunda

MURATARA-Komisi Pemilihan Umun Daerah (KPUD) Kabupaten Muratara, gelar deklarasi patuhi protokol Covid-19. Jika para kontestan Pilkada maupun penyelenggara melanggar protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan dijatuhi vonis penundaan Pilkada 2020.

Komisioner KPUD Sumsel, Divisi Sosialisasi Hendri Almawijaya yang menjadi narasumber, di kantor KPUD Muratara, Jumat (18/9) sekitar pukul 10.30 WIB, meyampaikan.

Hari ini mereka melakukan sosialisasi PKPU nomor 10/2020 tentang perubahan PKPU Nomor 6/2020. Tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati serentak dilanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus (Covid-19).

“KPUD wajib mesosialisasikan PKPU ini, apa saja yang mesti ditaati penyelengara dan peserta Pemilu. termasuk semua stekholder punya tanggungjawab dan komitmen bersama menjaga protokol kesehatan,” katanya kemarin.

Dia menuturkan virus corona sangat mungkin menular ke orang yang tidak bergejala dalam waktu singkat. Artinya harus diterapkan antisipasi dan pencegahan sedini mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Seluruh rangkaian Pilkada harus di terapkan Protokol kesehatan, penggunaan masker, handsanitizer, dan jaga jarak. Jika tidak, tentunya ada sanksi atau vonismen, bisa jadi sampai ke penundaan Pilkada 2020,” timpalnya.

Protokol kesehatan tidak hanya diterapkan di dalam ruang lingkup tertutup dalam tahapan Pilkada. Kondisi itu juga harus diterapkan saat pelaksanaan kampanye. Meski sulit diatur, lantaran masa yang datang tidak jarang datang dengan keinginan sendiri.

“Kita harus bersama sama menerapkan itu, saya yakin kita bisa menerapkan protokol kesehatan di semua tahapan Pemilu. Jika kita semua ikut andil merealisasikan di seluruh tahapan, itu pasti bisa,” tegasnya.

Semoga masing masing pihak bisa berkomitmen minimal menerapkan beberapa aitem protokol kesehatan. Seperti selalu memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak, dan membatasi jumlah kerumunan masa.

Terpisah, Komisioner KPUD Muratara, Divisi Sosialisasi Netty mengungkapkan. Dalam setiap kesempatan mereka sudah melakukan sosialisasi mengenai PKPU No06/2020, tentang penerapan protokol Covid-19.

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada yang istimewa, karena harus dilaksanakan dengan Protokol kesehatan akibat Covid-19. “Artinya Pilkada dilakukan dengan syarat penerapan protokol kesehatan. Jika tidak dilakukan tentunya ada petisi, Pilkadanya bisa ditunda,” tegasnya.

Setiap tahapan ke depan akan dilakukan lebih ketat. Baik pembatasan utusan Parpol, utusan Bapaslon, hingga Pembatasan masa kampanye dan pembatasan jarak minimal.”Untuk kampanye kita disarankan dengan Daring virtual, tapi itu sulit diterapkan karena masih banyak wilayah kita tidak memiliki sinyal. Jumlah masa kampanye dibatasi 100 orang paling banyak, semua harus pakai protokol kesehatan,” timpalnya.

Menurutnya, sudah banyak pihak yang menyarankan agar pelaksanaan Pilkada serentak di tunda. Karena pesta demokrasi di atas pandemi Corona. “Namun sebelum ada aturan resmi mengenai penundaan, tetap akan kita laksanakan sesuai dengan peraturan berlaku. Dengan syarat utama penerapan protokol kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, ketua tim pemenangan H Akis-Baikuni, Nevi mengungkapkan cukup berat menghadapi vonismen atau sanksi jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan di seluruh tahapan Pilkada.
“kalau ditunda otomatis kita keberatan, karena bukan masalah rugi waktu saja. Tapi masalah finansial juga sangat memengaruhi. Kita sudah bergerak lama dan banyak biaya keluar, tapi tiba tiba bisa ditunda. Kami harap bisa memenuhi semua persyaratan itu dan kita sama sama patuhi protokol kesehatan sehingga pelaksanaan Pilkada Muratara lancar,” tutupnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya