oleh

Ingin Tahu? Ini Prioritas Nadiem 5 Tahun Kedepan

SUMEKS.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyampaikan empat program prioritas utama untuk memajukan pendidikan Indonesia untuk lima tahun kedepan.

Prioritas pertama, terkait pembelajaran anak. Nadiem akan melakukan pengecekan, apakah yang diberikan oleh kementerian terkait terserap oleh para siswa atau tidak.

“Pesan Presiden Jokowi, Semua peraturan dan penggunaan dana kita harus dicek. Saya akan menyisir setiap anggaran dan memfilter, apa dampak positif kepada pembelajaran murid. Apakah yang kita atur itu sebenarnya sudah ter-deliver,” kata Nadiem, Kamis (31/10)

Kedua, struktur kelembagaan. Nadiem mengatakan struktur kelembagaan baik internal maupun eksternal badan-badan akan mendukung tujuan pembelajaran.

“Struktur kelembagaan ini bisa berdampak positif juga terhadap kualitas pembelajaran,” ujarnya.

Ketiga, menggerakkan revolusi mental di masyarakat. Menurutnya, semangat revolusi mental harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, para siswa tak hanya belajar pendalaman karakter di sekolah, tapi juga lingkungan.

“Menyukseskan program revolusi mental Presiden Jokowi, tidak dapat hanya dilakukan di sistem institusi pendidikan saja, tapi masyarakat secara luas. Itu yang akan kami kembangkan,” terangnya.

Keempat, tentang pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga diperlukan. Nadiem meminta seluruh pihak tak takut dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi tak akan menggantikan siapapun, tapi sebagai media penunjang sistem belajar mengajar.

Mantan bos Go-Jeg itu menyebut, ada paradigma yang keliru di masyarakat soal pengembangan teknologi ini. Menurutnya selama ini teknologi di ranah pendidikan banyak disalahpahami, diartikan akan mengganti peran guru dan menembus batas ruang kelas. Persepsi ini ia sebut sangat keliru.

“Bukan untuk menggantikan tapi meningkatkan kapasitas. Membantu guru dalam sistem untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik,” tuturna.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim meminta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat grand design pengelolaan guru secara holistik. Dimulai dari hulu hingga hilir, sejak rekrutmen mahasiswa calon guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

“Fungsi LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan, melatih dan mengelola calon guru menjadi problematika tersendiri yang juga jadi PR-nya Mas Nadiem. Harus ada perubahan radikal membenahi LPTK,” katanya.

Menurut Satriawan, Kemendikbud seharusnya menata ulang kembali keberadaan FKIP/LPTK yang tidak bermutu yang tersebar di pelosok Tanah Air.

“Sebab, setiap semester sejumlah FKIP/LPTK meluluskan wisudawan calon guru tetapi tak pernah ada perkuliahan,” ujarnya.

Satriwan mengatakan, pembenahan juga termasuk pada kurikulum pendidikan di LPTK agar sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0.

“Potret kualitas LPTK/FKIP saat ini memang memprihatinkan berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti),” terangnya.

Data Kemristekdikti menyatakan, dari 421 LPTK (2016), yang terakreditasi A hanya 18 LPTK, akreditasi B sebanyak 81 LPTK, sisanya akreditasi C, dan belum diakreditasi. Pemerintah harus memperketat, bahkan kalau perlu memoratorium pembukaan prodi-prodi pendidikan yang baru.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Slamet Rosyadi mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengoptimalkan kurikulum yang mendorong bakat peserta didik.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat mengoptimalkan standar kurikulum pendidikan yang mendorong pengembangan bakat peserta didik,” katanya.

Selain itu, ia juga menilai kurikulum pendidikan dasar yang ada pada saat ini perlu direvisi agar memiliki konten yang tidak terlalu berat.

“Harapannya, ada revisi kurikulum yang tidak terlalu kognitif,” ujarnya.

Terlebih lagi, ia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, akan meningkatkan penataan sistem birokrasi di Kemendikbud agar mampu mendukung inovasi pendidikan.

“Sistem zonasi juga perlu diperkuat guna menutup peluang terjadinya kecurangan misalkan dikhawatirkan ada yang memanipulasi keterangan domisili,” imbuhnya.

Terlepas dari semua itu, ia mengaku optimistis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, akan membuat gebrakan baru dengan program-program yang mendorong pengembangan bakat dan minat siswa. (der/fin)

Komentar

Berita Lainnya