oleh

Ini Aturan Mutasi Pejabat Bagi Kada Baru

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan para kepala daerah yang baru dilantik tidak serta merta bisa melakukan mutasi pejabat seenaknya. Kepala Pusat Penerangan Bahtiar Baharuddin menjelaskan masalah mutasi pejabat sudah ada aturannya yang mesti ditaati.

“Masa 6 bulan setelah dilantik baru bisa melakukan mutasi. Kecuali mendapat izin dari mendagri,” jelasnya Senin (25/3) di Jakarta.

Menurutnya memang ada kepala daerah yang umumnya setelah dilantik akan melakukan mutasi, rotasi bahkan ada tindakan menonjobkan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III dan IV, yang acap kali faktornya yang subjektif.

Menurut Bahtiar, ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih yang baru dilantik saat melakukan mutasi pejabat. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

“Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri,” katanya.

Jadi kalau melihat bunyi ketentuan di pasal tersebut, kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asal seizin Mendagri. Ketentuan itu untuk mengindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik. Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari. Mutasi pun dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Bukan karena like and dislike karena ekses dukung mendukung di Pilkada.

“Mutasi dalam 6 bulan setelah pelantikan harus ijin menteri. Dan dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan mutasi dilakukan dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan,” katanya.(ran)

Komentar

Berita Lainnya