oleh

Ini Batasan Harga Rumah Sejahtera Tapak

-Ekbis-83 views

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono telah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi. Dalam Kepmen yang ditandatangani 18 Juni terdapat empat keputusan.

Pertama, menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah. “Ada beberapa faktor yang mendorong agar disesuaikan dengan wilayah, diantaranya harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja, sehingga dibagi menjadi beberapa wilayah,” ujar Eko Djoeli Heripoerwanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR, Jumat (21/6).

Kedua, rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada Diktum (keputusan) pertama merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Ketiga, pengaturan batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keempat, dengan berlakunya Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019, Kepmen PUPR sebelumnya atau Kepmen PUPR Nomor 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Wilayah Jawa (kecuali Jabodetabek Jakarta) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Kepulauan Mentawai) untuk tahun ini Rp140 juta dan 2020 Rp150,5 juta.

Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) tahun ini Rp153 juta dan 202p Rp164,5 juta, kemudian Sulawesi, Babel, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) Rp146 juta tahun ini dan 2020 Rp156,5 juta. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu tahun ini Rp158 juta dan 2020 Rp168 juta. Papua dan Papua Barat tahun ini Rp212 juta dan 2020 Rp219 juta. “Pembagian wilayah untuk menjaga agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal sesuai dengan wilayahnya tetap terjangkau.(rei)

Komentar

Berita Lainnya