oleh

Ini Fakta Jaksa Kejari Banyuasin Geledah Disperindag Palembang

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan Palembang, Rabu (24/2). Tindakan penggeledahan dilakukan jaksa Kejari Banyuasin di Palembang karena sebelumnya ada kerja sama tera/tera ulang terhadap ukur. takar timbang dan perlengkapan (UTTP) Dinas Perdagangan Banyuasin dengan Dinas Perdagangan Palembang di perbatasan dua wilayah tersebut.

Berikut kronologis kasus dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang terhadap Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP) oleh Dinas Perdagangan  Palembang di wilayah Kabupaten Banyuasin.
  • Bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Banyuasin hingga tahun 2019 belum mempunyai unit metrologi legal.
  • Lalu pada 2017 Pemkab Banyuasin bekerja sama dengan Pemkot Palembang tentang penyelenggaraan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal. UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan).
  • Atas kerja sama tersebut, EH (tersangka) selaku Kabid pada Dinas Perdagangan Palembang membuat surat perintah tugas dan rincian biaya pelayanan tera/tera ulang untuk masing-masing perusahaan pemilik UTTP di wilayah Kabupaten Banyuasin.
  • Dalam pelaksanaannya, AF, TA dan HI (ketiganya ditetapkan tersangka) mengkoordinir semua pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di wilayah Banyuasin, dengan cara ikut menarik biaya pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang di wilayah Banyuasin dan patut diduga masuk ke kantong pribadi tanpa disetorkan ke bendahara dinas perdagangan kota Palembang karena tidak menunjukkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pemilik UTTP.
  • Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan 2018, tersangka EH, AF, TA dan HI tidak melakukan penarikan retribusi untuk disetorkan ke kas daerah, sehingga tidak ada retribusi yang disetor ke kas daerah.
  • Di tahun 2019 keempat tersangka sempat melakukan penyetoran retribusi kepada bendahara penerimaan dinas perdagangan kota Palembang, namun disetorkan secara cash tanpa melampirkan bukti penerimaan dari pemilik UTTP di wilayah Banyuasin.
  • Keempat tersangka dijerat pasal 2 atau pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Khaidirman mengenai detail perkara sebelum melakukan penggeledahan tersebut belum mau berkomentar banyak dikarenakan hal tersebut karena sudah masuk materi penyidikan.

“Adapun tujuan dari penggeledahan kemarin yakni mencari barang bukti sehubungan dengan tindak pidana tersebut,” jelas Khaidirman dalam pesan singkatnya Kamis (25/2). (fdl)

Komentar

Berita Lainnya