oleh

Ini Info Terbaru Soal Kompol Yuni dari Mabes Polri

JAKARTA – Setelah membikin heboh, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi langsung menjalani pemeriksaan. Saat ini, kasus mantan Kapolsek Astana Anyar Kota Bandung yang dicokok Propam Polda Jabar itu masih diusur tim Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Jabar.

Hal itu terkait sabu yang dipakai Kompol Yuni berpesta bersama 11 anak buahnya di sebuah hotal di Kota Bandung.

“Sekarang masih dilakukan penyidikan oleh Bid Propam Polda Jawa Barat maupun dari Direktorat Tindak Pidana Umum,” ungkap Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Ahmad juga menuturkan, penyidik masih belum mengetahui apakah Kompol Yuni Cs mengonsumsi narkoba itu dari hasil barang sitaan. “Belum ada informasi terbaru dari penyidik Polda Jabar. Nanti kami update,” singkatnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram terkait kasus Kompol Yuni dan 11 anak buahnya.

Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/331/II/HUK.7.1/2021 tertanggal 19 Februari 2020 mengenai pelaksanaan tes urine kepada seluruh anggota Polri untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri.

“Iya betul,” kata Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, Jumat (19/2) malam. Adapun perintah Kapolri ini antara lain.

Pertama, Kapolri meminta Kapolda untuk melakukan deteksi dini terhadap anggota yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba. Kemudian melakukan razia narkoba di tempat-tempat yang diduga terjadi peredaran narkoba melibatkan anggota Polri.

Lalu memperkuat pengawasan internal dan koordinasi dengan fungsi reserse narkoba, BNN pusat dan daerah. Keempat, pengawasan dan pembinaan dari atasan maupun rekan kerja, dengan memperhatikan anggota yang mulai berperilaku negatif seperti:

Malas apel, Kinerja menurun, Tidak memperhatikan penampilan, Menutup diri terhadap lingkungan, Emosional, Terjadi konflik rumah tangga.

Kelima, para atasan juga diminta untuk selalu mengingatkan jajarannya tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan sanksi bagi yang melanggar yaitu berupa pemecatan dan pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan keenam, penguatan kegiatan pembinaan rohani dan mental dan pemberian arahan pimpinan saat apel terhadap jajaran tentang dampak negatif dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan sanksi bagi yang melanggar.

Sementara untuk anggota yang terindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba akan direhabilitasi. Selain itu mereka juga akan dibina dan diawasi ketat oleh atasannya. “Selain itu untuk anggota yang berhasil mengungkap jaringan narkoba melibatkan anggota atau PNS Polri maka akan diberikan penghargaan,” tandasnya. (ruh/pojoksatu)

Komentar

Berita Lainnya