oleh

Ini Jumlah Harta Kekayaan Bupati Kolaka Timur

SUMEKS.CO, KOLAKA TIMUR – Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Andi Merya Nur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/9) malam.

Menelisik harta kekayaan Andi Merya Nur dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN dalam laman elhkpn.kpk.go.id pada Rabu (22/9), tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 478.078.198 atau Rp 478 juta. Dia tercatat melaporkan LHKPN pada 9 September 2020.

Andi juga tercatat memiliki tanah senilai Rp90 juta. Tanah itu seluas 8.000 meter persegi, dan berdomisili di Kolaka Timur. Andi tidak tercatat memiliki rumah maupun bangunan lain.

Andi tidak tercatat memiliki kendaraan atau harta bergerak. Namun, dia tercatat memiliki harta lainnya senilai Rp374,40 juta.

Andi juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp13,67 juta. Sehingga total harta milik Andi Merya Nur senilai Rp478 juta.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, Bupati Kaloka Timur (Koltim) Andi Merya Nur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (21/9) malam. KPK menyebut, operasi senyap yang turut mengamankan Bupati Kaloka Timur terkait perkara dugaan suap.

“Iya, satu diantaranya (Bupati Kaloka Timur),” ujar Ali.

Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi penindakan tersebut. Saat ini, tim satuan tugas (Satgas) masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan.

“Karena saat ini masih dalam proses permintaan keterangan dan pemeriksaan dari tim penyidik KPK terhadap pihak-pihak yang diamankan, tentu dalam proses permintaan akan dimintakan identitas, kami belum bisa menjelaskan secara lengkap,” ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, operasi senyap ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dia menduga, perkara ini terkait dugaan penerimaan hadiah atau suap.

“Ini merupakan tindak lajut dari laporan masyarakat, berupa tindak pidana korupsi pemberiaan dan penerimaan uang atau biasa di sebut suap,” ungkap Ali.

Dia menyatakan, pihak-pihak yang diamankan saat ini masih dalam pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Tenggara. Sehingga publik diminta bersabar, KPK mempunyai waktu 1×24 jam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.

“Masih dilakukan pemeriksaan di sana (Polda Sultra), masih dilakukan pendalaman disana,” pungkasnya. (jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya