oleh

Ini Klarifikasi Nurul Ghufron ke Ombudsman Soal Polemik TWK

SUMEKS.CO- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah menyelesaikan pemeriksaan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ghufron mengaku telah menjelaskan terkait proses pelaksanaan TWK kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

“KPK memenuhi undangan klarifikasi dari Ombudsman pada hari ini mulai jam 13.30 dan berakhir beberapa menit sebelum ini. Apa saja yang dipertanyakan kepada KPK, tentu mulai dari perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK ke ASN, mulai dari kebijakannya, regulasinya, sampai pada pelaksanaannya dan pasca putusan MK,” kata Ghufron di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/6).

Ghufron kurang lebih tiga jam diminta klarifikasi oleh Ombudsman. Dia menjelaskan tiga hal terkait TWK yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Alasan pertama, alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Pengalihan status pegawai KPK dari pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang KPK jo Pasal 3 dan peraturan pelaksananya tentang durasinya diatur di Pasal 69 C Undang-Undang KPK,” ucap Ghufron.

“Dari Undang-Undang KPK tersebut kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Selanjutnya PP 41/2020 tersebut lebih detail secara teknis diatur lebih lanjut oleh KPK dengan perkom Nomor 1 Tahun 2021,” imbuhnya.

Kedua terkait substansi atau kompetensi kewenangan. Pelaksanaan alih status pegawai KPK yang didalamnya ada TWK, sampai kemudian pelaksanaan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN.

“Jadi pertama kompetensi, kedua tentang ketaatan terhadap prosedur,” ucap Ghufron.

Komentar

Berita Lainnya