oleh

Ini Komentar Mahfud Soal Tarik Ulur Pembebasan Ba’asyir

-Nasional-831 views

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara soal tarik-ulur pembebasan terpidana kasus terorisme Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Menurutnya, prosedur pembebasan Ba’asyir tidak seuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan tersebut mengatur mengenai pembebasan bersyarat terpidana.

“Saya kira prosedurnya keliru. Kemudian organisatorisnya juga keliru” kata Mahfud di Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Jumat (25/1).

Dijelaskannya, berdasarkan PP No. 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat ditangani Menkumham yang selanjutnya mendelegasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.

“Nah, Yusril (Yusril Ihza Mahendra) itu ‘kan bukan Menkumham, penasihat presiden juga bukan dia lo. Dia penasihat Pak Jokowi, bukan panasihat presiden,” kata Mahfud.

Menurutnya, keputusan pembebasan bersyarat harus didahului dengan melakukan pembinaan bagi narapidana selama beberapa bulan. Kemudian mendapat penilaian dari masyarakat terkait dengan kelayakan mendapat pembebasan.

“Lalu dia bersedia menyatakan Pancasila dan UUD sebagai ideologi dan konstitusi yang akan dia taati, artinya taat pada NKRI,” katanya.

Mahfud juga menilai ada kesan ketergesa-gesaan dengan istilah bebas murni dalam rencana pembebasan Ba’asyir. Bebas murni, diberikan melalui putusan hakim di tingkat pertama yang membuktikan orang tersebut tidak bersalah sehingga sama sekali tidak menjalani hukuman.

“Kalau bebas biasa, ya, nunggu masa hukuman selesai. Kalau bebas bersyarat, syaratnya sisa masa hukuman tinggal 2,5 tahun kemudian itu bersyarat,” katanya. (fin) 

Komentar

Berita Lainnya