oleh

Ini Penyebab Jembatan Musi VI Mangkrak

PALEMBANG – Proyek Jembatan Musi VI mangkrak karena masalah pembebasan ganti rugi. Karena itu, butuh sinergi dan dukungan semua pihak agar pengerjaan fisik bisa tuntas. “Meskipun terhenti, tapi target kita 2020 Jembatan Musi VI sudah bisa dilewati. Artinya harus diselesaikan utility dan fasilitas umumnya (fasum)-nya,” ujar Gubernur Sumsel, H Herman Deru saat meninjau proyek Jembatan Musi VI bersama Wali Kota Palembang, H Harnojoyo di Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) 1, kemarin (13/4).

Dia menerangkan, penyelesaian Musi VI cukup mendesak supaya titik kemacetan di Kota Palembang dapat terurai.

“Jadi kita punya dua jembatan lain, selain Jembatan Ampera yakni Musi IV dan Musi VI,” sebutnya.

Dijelaskan, sebenarnya tahun 2019 ini masuk tahap pembebasan persil, utamanya bagian badan jembatan. Jadi sebelum proyek lanjut, lahan itu harus diselesaikan dulu. “Saya ke sini untuk melihat langsung perihal terhentinya proyek Jembatan Musi VI. Penyebabnya ada salah satu persil tanah belum mau diganti rugi, karena masih terhambat masalah keluarga,” ucapnya.

Nah, apabila masalah ganti rugi ini clear, Gubernur mengaku pihaknya akan lanjutkan pengerjaan fisik jembatan berikut fasumnya termasuk pembebasan tanah dekat jembatan. “Untuk keperluan itu kita telah menyiapkan anggaran Rp100 miliar. Saya berharap dukungan Pemkot Palembang bersama-sama membantu Pemprov menyelesaikan trase jembatan di Seberang Ulu dan Seberang Ilir ini,” pintanya.

Deru pun berpesan kepada masyarakat sekitar lokasi Jembatan Musi VI memiliki sense of belonging karena ini semata-mata dibangun untuk kepentingan masyarakat.

Selain meninjau Musi VI, Gubernur Herman Deru juga membagikan sertifikat tanah gratis secara simbolis kepada warga sebanyak enam sertifikat. Ini bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari

Jokowi yang menyisir seluruh wilayah terdata melalui mekanisme sertifikasi secara keseluruhan.
Total ada 7.387 sertifikat gratis yang diselesaikan dari 8 ribu sertifikat yang diajukan Pemkot Palembang. Dengan pembagian ini, maka Palembang menjadi kota pertama di Indonesia yang tercepat menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah gratis melalui program PTSL.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Darma Budhi mengatakan bahwa kontrak pembangunan jembatan Musi VI dimulai pertama kali pada 2015. Menggunakan dana APBD provinsi Sumsel.

Tahap pertama pembangunan jembatan Musi VI tahun kontrak 2015, dengan jenis tahun jamak. Masa pelaksanaannya 756 hari kerja, nilai kontraknya Rp. 344. 320.772. 000.
Untuk pembangunan tahap kedua juga bersumber dari APBD Provinsi Sumsel, tahun anggaran 2018. Juga kontrak tahun jamak senilai Rp219. 677. 000.000 dengan masa pelaksanaan 360 hari kerja. Untuk masa pemeliharaan 360 hari kerja dengan kontraktor pelaksana PT Nindya Karya.

Sementara itu, untuk realisasi dan sisa kebutuhan anggaran proyek jembatan Musi VI, Darma Budhi menjelaskan, final amandemen dari kontrak tahap pertama Rp344. 320. 772. 000 (bobot terhadap keseluruhan 60, 4 persen). Untuk tahap kedua, final amandemennya Rp135. 315. 850.334, 10 dari nilai kontrak awal Rp 219. 677. 000. 000 ( bobot terhadap keseluruhan 24 persen).

“Dengan demikian total nilai untuk tahap pertama dan kedua adalah Rp. 469.636.622. 344 (84, 4 persen). Jumlah dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan jembatan Musi VI senilai Rp. 87 miliar”, pungkasnya.
Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Mukhtar Deluma menjelaskan penyerahan sertifikat tanah ini seyogianya dilakukan langsung Presiden RI, Joko Widodo.

“Satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat pelimpahan ke gubernur untuk menyerahkan sertifikat ini adalah Sumsel,” ucapnya. Turut hadir di acara itu Wali Kota Palembang, H Harnojoyo dan Bupati Banyuasin H Askolani SH MH. (kms/fad/ce2)

Komentar

Berita Lainnya