oleh

Ini Peringatan KPK terhadap Pj Kepala Daerah

SUMEKS.CO- Ini Peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada para penjabat (Pj) kepala daerah yang baru saja dilantik dan yang akan ditunjuk. Ke depannya harap memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas tinggi. Sehingga dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih demi memajukan daerah yang dipimpinnya.

“Itu sebabnya, sejak awal KPK mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukkan Pj kepala daerah untuk menghindari potensi korupsi, praktik transaksional maupun kepentingan politik demi mendapatkan calon penjabat yang berkualitas dan memenuhi kriteria,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati Kuding, Jumat (13/5).

Ipi menegaskan, pentingnya integritas yang mumpuni juga mengingat bahwa para Pj kepala daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif. Terlebih akan memimpin daerah dalam waktu yang relatif cukup lama sekitar satu hingga dua tahun.

Sebagai Pj kepala daerah, lanjut Ipi, tentu akan menerbitkan dan menjalankan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak pada jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, penjabat kepala daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengajukan APBD, APBD Perubahan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Baca Juga : Gubernur Lantik Nasrun Umar Sebagai Pj Bupati Muara Enim

“Selain itu, juga mengelola sektor belanja daerah dengan melakukan pengadaan barang dan jasa,” ucap Ipi.

Sementara, data penanganan perkara KPK menunjukkan hingga Desember 2021 KPK telah menangani 170 perkara kepala daerah yang terdiri dari 148 perkara Bupati/Walikota dan 22 perkara Gubernur.

Ipi menyebut, titik rawan korupsi dalam pemerintahan daerah menjadi modus korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga. Serta korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat.

Baca Juga: Plh Bupati Kurniawan Akan Langsung Bersilaturahmi

“Kemudian korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan; dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan,” papar Ipi.

Komentar

Berita Lainnya