oleh

Ini Peryataan Sikap HMI Kepada Gubernur H Herman Deru

Kepada yth,
Gubernur Sumatra Selatan

Bissmilahhirrahmannirrohim,, Dengan Hormat

Bersama ini saya sampaikan salam sejahtera mudah-mudahan kita semua berada didalam ridho dan lindungan Allah Swt. Serta sukses selalu didalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, Amin
Selanjutnya
Pada tanggal 1 oktober 2018 merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Sumatera Selatan di karenakan ada momentum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang menjadi cahaya baru bagi rakyat Sumatera Selatan dengan mengangkat tema Sumsel Maju Bersama.

Antusias masyarakat dengan kepemimpinan sosok Gubernur baru sangat luar biasa ekspektasinya. di karenakan janji-janji ketika masa kampanye kepada sangat di tunggu realisasinya oleh masyarakyat Sumatera Selatan diantaranya dengan menghidupkan kembali sekolah dan kuliah gratis, berobat gratis cukup dengan menunjukan Ktp dll,. namun apa yang didapat masyarakat sekarang janji tingalahanya janji setelah genap berusia lebih 2 tahun janji yang telah di ucapakan tak kunjung datang malah Masyarakat dikejutkan dengan perpindahan kantor Gubernur Sumatera Selatan yang kami anggap sangat tidak subtansial dan tidak relevan apalagi di masa pandemi seharunya pemimpin sibuk memikirkan kesejahteran rakyat. meningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan standard pendidikan, mengatasi pengagguran, meminimalisir penyebaran Covid 19, serta peka terhadap isu kemasyarakatan lainnya.

Sehubungan dengan perpindahan Kantor Gubernur Sumatera Selatan yang akan pindah di Jalan Mayjen Yusup Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. yang saat ini dalam tahap Penimbuan lahan seluas empat puluh (40) Ha. Maka dari ini perlu diperhatikan banyak sekali kejanggalan diantaranya yang kami mempertanyakan Master Plan, Fasibillity Study, Analisis dampak lingkungan (Amdal), dan Kajian RT / RW karena kawasan tersebut merupakan kawasan rawa dan resapan air.

Kemudian dalam proses penimbunan lahan tersebut membutuhkan pasir yang sangat banyak sebagai bahan dasar untuk menimbun rawa sebesar empat puluh (40) Ha. Berdasarkan informasi yang kami dapat Pasir tersebut dikeruk dari aliran sungai musi dan dekat dengan pemukiman masyarakat, Sekolah dan Masjid yang menjadi pusat keagamaam bagi Masyarakat serta tidak adanya komunikasi serta izin dengan Rt. 25/26 serta pihak Kelurahan Pulo Karto, Kecamatan Gandus. Pasir tersebut diduga Ilegal dikarenakan proses penambangannya tidak sesuai dengan aturan serta UU yang berlaku antara lain :

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Wajib Amdal.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Lingkungan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 12 Tahun 2015 Tentang Angkutan Sungai dan Danau.

Dalam analisanya, dampak terbesar penambangan pasir Ilegal dari aspek lingkungan bisa merusak ekosistem, menimbulkan erosi, menyebabkan tanah longsor, Polusi Suara dan hilangnya Vegetasi dan Hayati . Hal inilah yang ditakutkan Masyarakat sekitar Rt. 25/26 Kelurahan Pulo Karto, Kecamatan Gandus. Karena dari hasil Investigasi kami sudah banyak masyarakat resah dikarenakan rumah tempat tinggal, sawah dan ladang yang terdampak longsor. Sebelum terlalu jauh dampak yang dirasakan masyarakat dan ditakutkan menelan korban jiwa akibat tanah longsor maka kami Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat UIN RF Palembang akan melaporkan indikasi pelanggaran hukum sesuai dengan UU tersebut diatas ke Polda Sumatera Selatan.

Terkait dengan Janji Gubernur Sumatera Selatan Kami Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat UIN RF Palembang Mendesak GUBENUR SUMATERA SELATAN UNTUK :

Mendesak Gubernur Sumsel untuk merealisasikan janji kampanyenya menghidupkan kembali Sekolah dan Kuliah Gratis.
Mendesak Gubernur Sumsel merealisasikan janji kampanyenya mewujudkan “Berobat Gratis” cukup dengan KTP.

Meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk membatalkan perpindahan kantor Gubernur yang berada di wilayah Jalan Mayjen Yusup Singadekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Karea disinyalir banyak sekali dugaan pelanggaran melawan hukum dalam proses perencanaan, penganggaran serta pelaksanaannya. Serta tidak relevan dengan kondisi Pandemic yang sedang kita hadapi saat ini.

Mendesak Gubernur Sumsel untuk Mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua. Baik dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Politik. Sesuai dengan Janji Kampanye yang disampaikan.
Mendesak DPRD Sumatera Selatan mengevaluasi seluruh Program Gubernur Sumatera Selatan dan menjalankan funsi kontrolingnya secara maksimal
Meminta Kapolda Sumatera Selatan terutama Direktorat Tindak Pidana Khusus untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terkait ada tidaknya tindak pidana dalam pelaksanaan pengambilan / penambangan Pasir yang diduga merusak lingkungan dan merugikan warga masyarakat.
Demikian Tuntutan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar tuntutan ini dapat segera terealisasi. semoga kita semua selalu dalam ridho dan lindungan Allah Swt.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Hormat Kami
Koordinator Aksi

Angga saputra

Koordinator Lapangan

Lovi andiko

Mengetahui

Ketua umum HMI Korkom uin Raden Fatah Palembang

Komentar

Berita Lainnya