oleh

Ini Tanggapan Jaksa KPK atas Eksepsi Juarsah

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap fee 16 paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah.

Adapun dalam agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI secara tertulis atas eksepsi terdakwa Juarsah, Kamis (22/7) di hadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Sahlan Effendi SH MH serta tim penasihat hukum Juarsah.

Usai sidang, jaksa KPK RI Januar Dwi Nugroho SH MH mengatakan Ada beberapa poin yang disampaikan terhadap eksepsi yang diajukan terdakwa Juarsah melalui penasihat hukumnya beberapa waktu lalu.

“Pertama yang mengatakan dakwaan JPU tidak jelas dan tidak lengkap, kami menilai pada dakwaan tersebut sudah sesuai serta bersifat penyertaan dengan subjek hukum utamanya yakni terpidana Ahmad Yani selaku penyelenggara negara yakni sebagai Bupati Muara Enim kala itu,” kata Januar.

Yang kedua, Januar menjelaskan, sebagaimana eksepsi yang disampaikan terutama penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kumulatif Kedua. Ia menilai pada pokoknya dalil-dalil penasihat hukum ini pun telah masuk materi pembuktian perkara, yang harus dibuktikan pada persidangan a quo.

Yang ketiga, penasihat hukum meragukan jumlah nilai uang yang patut diduga diterima oleh terdakwa Juarsah. “Tanggapan kami
adalah pada surat dakwaan sudah jelas disebutkan bahwa Juarsah didakwa telah menerima hadiah berupa uang dari terpidana Robi Okta Fahlevi senilai Rp3 miliar yang diterima terdakwa secara bertahap.”

“Untuk itulah dihadapan majelis hakim persidangan tadi kami jaksa KPK RI tetap pada dakwaan,” tandasnya.

Terpisah, tim penasihat hukum terdakwa Juarsah, Daud Dahlan SH dari kantor hukum Saifuddin Zahri secara singkat tetap pada eksepsi yang diajukan.

“Tinggal menunggu putusan sela dua pekan kedepan, kami berharap majelis hakim Tipikor Palembang, dapat mengabulkan eksepsi yang kita ajukan,” singkatnya.

Seperti diketahui, ditetapkannya Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah sebagai tersangka oleh KPK, berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK pada September 2018 lalu.

Dalam OTT tersebut telah menetapkan lima orang terpidana yakni, Ahmad Yani Bupati Muara Enim periode 2018-2019, Elfin MZ Muchtar Kepala Bidang Pembangunan dan PPK Dinas PUPR Muara Enim, Robby Okta Fahlevi pihak kontraktor, Aries HB Mantan Ketua DPRD Muara Enim dan Ramlan Suryadi mantan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim.

Kelimanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Palembang dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Sementara dalam perkara ini, Juarsah sebagaimana dakwaan JPU KPK disebut-sebut turut menerima sejumlah uang senilai Rp 3,5 miliar.

Untuk itu JPU KPK, terdakwa Juarsah dijerat sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dan Pasal 12 B UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya