oleh

Ini Tarif Ojek Online Kemenhub

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru yang mengatur tarif untuk ojek online melalui Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Jasa Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat.

Aturan itu diumumkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (25/3) di Kemenhub, Jakarta. Kepmen itu membagi tarif menggunakan zonasi 3 wilayah. Khusus area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diatur khusus dalam zona 2. Sisanya Zona 1 meliputi Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali, Zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Kemenhub juga mengatur biaya jasa minimal dalam masing-masing zona. Biaya jasa minimal adalah tarif yang wajib dibayarkan untuk perjalanan maksimal 4 km. Jarak diatas itu baru dikenakan tarif per kilometernya.

“Masalah tarif ini mengakomodir kebutuhan semua pihak. Dan setiap 3 bulanan akan dievaluasi,” ujarnya saat press konferensi di Gedung Kemenhub.

Lalu untuk besaran tarifnya, pada Zona 1 tarif batas bawah dipatok pada harga Rp1.850 per km. Sementara tarif batas atas dipatok Rp2.300 per km. Biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000 untuk perjalanan 4 km.

Pada Zona 3 tarif batas bawah dipatok Rp2.100 per km, batas atasnya Rp2.600 per km. Sama halnya zona 1, pada zona 3 biaya jasa minimalnya dipatok antara Rp7.000-Rp10.000.

Khusus Zona 2 area Jabodetabek ditetapkan tarif batas bawah sebesar Rp2.000 per km dengan batas atas sebesar Rp2.500 per km. Sementara biaya jasa dipatok pada rentang Rp8.000-Rp10.000.

“Khusus Jabodetabek memang berbeda sendiri. Karena hasil riset menyatakan keberadaan ojek online sebagai suatu kebutuhan utama bagi masyarakat dari rumah dan menghubungkan dengan transportasi umum lainnya,” lanjutnya.

Tentang tarif yang ditetapkan itu, menurut Budi adalah bersih yang diterina oleh pengemudi ojek online atau bisa disebut biaya langsung. Namun bagi aplikator bisa mengenakan tarif untuk biaya tak langsung maksimal 20 persen dari ketentuan.

“Tarif ini sudah memperhitungan komponen biaya langsung dan tak langsung. Namun dari sisi aplikator bisa mengenakan tarif biaya tak langsung maksimal 20 persen,” katanya.

Untuj tarif yang baru ditetapkan itu, Kemenhub memberi waktu hingga 1 Mei 2019 untuk pemberlakuan secara resmi. Sementara ini Kemenhub memberikan waktu penyesuaian bagi masyarakat, aplikator dan pengemudi.(ran)

Komentar

Berita Lainnya