oleh

Inilah, Peran Dosen IPB yang Ditangkap Densus 88

Sumeks.co-JAKARTA – Apa peran Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) bernama Abdul Basith (AB)  yang ditangkap Densus 88?  Ternyata memiliki peran sentral dalam skenario rusuh pada aksi Mujahid 212, Sabtu (28/9). Dia merupakan pemberi perintah sekaligus penyandang dana.

Abdul Basith (AB), beserta lima orang lainnya yang ditangkap di Cipondoh, Tangerang, karena memiliki 29 molotov telah ditetapkan sebegai tersangka.

AB, menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mempunyai peran sentral dalam upaya membuat kegaduhan di aksi Mujahid 212. Dia pengendali, pemberi perintah, sekaligus penyandang dana.

“Jadi, perlu saya luruskan juga biar tidak bias di masyarakat. Bahwa peran tersangka AB ini cukup sentral dalam mengendalikan orang-orang untuk melakukan tindakan anarkis, baik penyerangan, perusakan maupun pelemparan bom-bom yag sudah dipersiapkan,” kata Dedi di Mabes Polri, Rabu (2/10).

Dijelaskan Dedi, tersangka AB memiliki peran dalam melakukan perekrutan, pengaturan secara garis besar tentang rencana aksi. Bahkan yang bersangkutan juga berperan sebagai donatur untuk mengalirkan dana ke orang yang direkrutnya.

“Contohnya, seperti dia mendatangkan dan membiayai tersangka S alias Laode langsung dari Ambon yang memiliki kemampuan merakit bom, maupun molotov, serta 4 tersangka lain, antara lain JAV (Yudhi Febrian), AL (Aliudin), OS (Okto Siswanto), SAM (Sony Santoso),” jelas Dedi.

Sosok AB ini berperan memerintahkan tersangka OS untuk merencanakan dan rekrut eksekutor dalam rangka aksi rusuh dengan melempari bom molotov. Termasuk mencari kordinator lapangannya (korlap).

“Untuk korlap juga sudah kita dapatkan, atas nama YF, kemudian eksekutor selain 4 orang yang ditangkap bersamanya, masing-masing AL dan FEB. Dan mereka mengakui, sudah dapat uang dan terima instruksi tentang sasaran yang akan dijadikan tempat saran,” tuturnya.

Selain itu, kata Dedi, barang bukti molotov yang didapatkan dari tangan AB di dalamnya juga berisi paku. Dan jika meledak bisa sangat fatal mengenai manusia. Terkait motif AB, dari hasil pemeriksaan sementara masih berproses, dan masih terus dilakukan penyidik PMJ.

“Tapi kuat dugaan dari setiap demo adalah buntutnya kerusuhan, lalu impact turunannya ya mengganggu proses kegiatan pelantikan DPR/MPR kemarin. Kalau pun ini tidak dilakukan penegakan hukum, maka jika demo lagi dia akan ulangi perbuatannya provokasi dengan melempari bom itu hingga jatuh korban dari aparat dan pendemo,” terangnya.

Dan jika aksinya ini terlaksana, akan berkembang lagi. Bahkan bukan mustahil menargetkan proses pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, 20 Oktober mendatang.

“Dalam proses pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, memang peran sentral atau mastermind-nya masih di saudara AB,” ucap Dedi

Terpisah, Kuasa hukum AB Gufroni mengatakan pihaknya hingga kini belum pernah ditunjukkan barang bukti berupa molotov oleh pihak penyidik. Sehingga, dirinya belum bisa memastikan apakah itu bom molotov.

“Ya karena kita belum diperlihatkan barang buktinya, jadi kita belum bisa dipastikan apakah itu bom molotov atau minyak jarak,” kata Gufroni saat dikonfirmasi, Rabu (2/10).
Gufron pun mengaku, heran dengan pemberitaan atau narasi yang terbangun di media yang menyebut seolah-olah kliennya adalah aktor utama, inisiator, hingga penyandang dana dalam kasus tersebut.

Padahal, sambung Gufron, berdasarkan pengakuan AB diketahui orang yang menjadi otak atau penyandang dana merupakan orang terpandang. “Pengakuan klien kami, atas segala tuduhan polisi soal mengarsiteki, mendanai serta menginisiasi bukan dia,” tuturnya.

Dilanjutkan Gufron, sampai saat ini penyidik baru memberi surat penangkapan dan penahanan atas kliennya. Sedangkan, surat penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan belum diberikan kepada kuasa hukum meskipun sudah diminta.

“Surat-surat itu hak dari klien kami dan keluarga yang wajib dipenuhi penyidik sebagaimana diatur Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kami berharap, penyidik dapat mengusut kasus ini secara profesional sesuai dengan prinsip due process of law dan tidak memberatkan klien kami,” pungkasnya.(MHF/gw/Fin)

Komentar

Berita Lainnya