oleh

Iuran Naik, Beban Rakyat Bertambah, Defisit BPJS Kesehatan Seharusnya Bisa Ditanggung APBN

SUMEKS.CO – Keputusan menaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen diharapkan bisa dievaluasi oleh pemerintah. Kenaikan akan semakin membebankan rakyat. Diusulan defisit BPJS Kesehatan diatasi bukan dengan cara menaikan iuran akan tetapi dengan menggunakan APBN.

Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi mengusulkan agar defisit BPJS Kesehatan bisa ditutupi dengan APBN. Caranya, yaitu dengan melakukan relokasi sejumlah pos anggaran di APBN.

“Sembari mencari jalan keluar permanen, saya kira pemerintah masih bisa melakukan relokasi APBN untuk menutupi defisit,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (1/11).

Salah satu contohnya menurut Kahfi adalah dengan pemanfaatan dana cukai rokok yang untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Selain itu, politisi PAN ini juga meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam regulasi tersebut, kenaikan paling signifikan terjadi pada jenis kepesertaan mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 naik 100 persen. Iuran untuk kelas 1 dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu dan kelas 2 yang semula Rp55 ribu menjadi Rp110 ribu.

Sementara peserta kelas 3, naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu, sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dinaikkan subsidinya dari Rp 23 ribu jadi Rp 42 ribu.

Menurutnya, kebijakan semakin menyulitkan rakyat kecil. Dan berpotensi membuat warga kecil mengurangi porsi makanan bergizi yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan makanan yang kurang gizinya.

Dia juga menyebut kenaikan PBI dinilai akan membebani pemerintah daerah karena tak semua PBI ditanggung APBN.

Ia mengingatkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, tercantum bahwa BPJS Kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh dana operasional penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial (DJS) dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Seharusnya jalan lain yang sama-sama kita pikirkan. Bukan ambil langkah yang langsung membebani publik,” katanya.

Kahfi juga menginginkan adanya pengubahan cara pandang kesehatan yang lebih berorientasi terhadap kuratif atau pengobatan, padahal seharusnya yang lebih diutamakan yang bersifat preventif atau pencegahan.

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memastikan kenaikan iuran akan memperbaiki layanan kesehatan.

“Kami akan pastikan manfaat layanan, servis jadi lebih baik,” katanya di kantor BPJS Kesehatan Jakarta.

Dengan kenaikan iuran akan menjadi lebih rasional sesuai nilai aktuaria sehingga dapat mencegah terjadinya defisit selama lima tahun ke depan.

Dampaknya arus kas keuangan BPJS Kesehatan akan berjalan lancar dan bisa membayar klaim rumah sakit tepat waktu. Arus kas RS yang sehat membuat rumah sakit bisa melakukan perencanaan pembangunan maupun investasi layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

“Kalau ada pertanyaan yang muncul perbaiki dulu kualitas, kami pastikan dengan iuran yang baru ini pelayanan akan lebih baik. Peserta akan puas, karena kita akan melihat obat akan lancar,” kata Fachmi.

Dia juga memastikan antrean akan bisa diurai. Sebab pihaknya sudah mengembanghkan sistem antrean daring. Selain itu sistem rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga ke tingkat lanjut juga akan meratakan penyebaran pasien tanpa menumpuk di satu RS dan mengakibatkan antrean.

“Kita juga akan pastikan bahwa pelayanan peserta BPJS Kesehatan sebagaimana disebut pelayanan kelas dua itu tidak terjadi, walaupun sampai hari ini tidak banyak terjadi di semua tempat,” katanya.

Dia juga berharap perbaikan layanan yang diberikan di fasilitas kesehatan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak.

“Tentu perbaikan layanan ini harus secara bersama-sama didukung semua pihak kementerian-lembaga, regulator harus berperan sangat penting, kami sendiri sebagai penyelenggara, pemerintah daerah dan manajemen fasilitas kesehatan itu sendiri. Jadi dampak kenaikan iuran dipastikan menjadi meningkatkan layanan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan,” tambahnya. (gw/fin)

Komentar

Berita Lainnya