oleh

Izin Tak Diperpanjang, Operasional PT RMK Energy Demisioner

PALEMBANG – Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Demokratik dan Anti Korupsi (Geradak) mendatangi kantor Gubernur Sumsel, kemarin (11/9). Ini kali kedua mereka mendatangi kantor. Setelah sebelumnya di tanggal 24 Agustus 2019 lalu mempertanyakan sudah sejauh mana pelaporan terkait masalah dugaan pelanggaran perizinan penggunaan lahan/jalan umum. Dan dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan salah satu perusahaan tambang PT Rantai Mulia Kencana (RMK) Energy. Yang beroperasi di Dusun Sungai Jangkit Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

“Kami mendesak agar Pemprov Sumsel menghentikan segala aktivitas operasional PT RMK. Sampai adanya putusan berdasarkan hasil pemeriksaan tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ke lokasi stockpile dan loading batubara PT RMK,” seru koordinator aksi, Abror Vandozer dalam orasinya, kemarin (11/9).

Disebutkan, ada sejumlah kesalahan yang diduga dilakukan PT RMK yang telah beroperasi sejak sekitar lima tahun silam ini. Diantaranya, pelarangan kepada masyarakat dan kendaraan yang hendak melintasi Jl Jepang. Padahal, sejatinya Jl Jepang tersebut merupakan jalan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.

“Sebagai jalan umum mestinya Jl Jepang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan pihak tertentu sebagaimana yang kini dilakukan PT RMK yang malah mendirikan pos dan memasang portal di jalan tersebut,” urai Abror.

Disampaikan, sebelum alih fungsi Jl Jepang ini dulunya memiliki dimensi ukuran. Dengan lebar badan jalan 2,5 meter ditambah parit 1,5 meter atau totalnya hanya 4 meter. Sementara dimensi jalan itu berubah sewaktu dibangun kembali PT RMK Energy selebar 10 meter.

“Ada indikasi kelebihan lebar badan jalan 6 meter yang dibangun PT RMK Energy ini diduga terkena ranah milik warga sampai saat ini mendapatkan ganti rugi dari perusahaan,” imbuhnya.

Setelah beberapa saat, pendemo ditemui Karo Perekonomian Pemprov Sumsel, H Afrian Joni,SE,MM dan Kepala Dinas Lingkungan dan Pertanahan (DLHP) Sumsel, Drs H Edward Candra,M.Si. “Kita tunggu dalam waktu dua minggu lagi hasil analisis dan putusan dari tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum kita menemukan indikasi penyimpangan utamanya dari sisi perizinannya,” ungkap Edward kepada wartawan.

Salah satunya, dalam hal legalitas perizinan yang sebetulnya untuk izin teknis dikeluarkan Kemen LHK. Namun harus berdasarkan izin administratif yang sebelumnya dikeluarkan Pemkot Palembang. Namun belakangan adanya ketetapan baru yang menyatakan lokasi tersebut saat ini masuk wilayah Muara Enim.

“Pemkot Palembang sudah tidak lagi memperpanjang izinnya sementara Muara Enim hingga kini belum mengeluarkan izin baru. Artinya lokasi lahan yang dikuasai PT RMK saat ini berstatus demisioner. Kita sudah mengantongi semua datanya,” ungkap Edward didampingi Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum DLHP Sumsel, Y Rumilus, kemarin (11/9).(kms)

Komentar

Berita Lainnya