oleh

Jadi Kabaharkam Sebelum Jabat Ketua KPK, Apa Kata Irjen Firli ?

SUMEKS.CO-JAKARTA-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Periode 2019-2023 Inspektu Jenderal Firli Bahuri resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan  (Kabaharkam) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal itu ditandai dengan upacara serah terima jabatan dari pejabat sebelumnya, yaitu Irjen Condro Kirono kepada Firli di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (19/11/2019).  Pagi. Upacara pelantikan tersebut dipimpin langsung Kapolri Jenderal Idham Aziz

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab,” kata Firli.

“Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan,” lanjut Firli.

Mutasi Firli tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3020/XI/KEP./2019 yang terbit pada Jumat (8/11/2019). Surat telegram tersebut diteken Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Eko Indra.

Masa jabatan Firli sebagai Kabaharkam Polri dipastikan tak akan berlangsung lama. Sebab, pada Desember 2019, Ia bakal dilantik sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Kendati demikian, Firli tidak ambil pusing terkait hal tersebut.

“Begini, pekerjaan tidak hanya bisa dilihat dengan waktu tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu melalui proses dan hasil,” ujarnya selepas pelantikan dan sertijab.

“Tugas kabaharkam adalah tugas pokoknya melaksanakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan ke depan kita akan menghadapi Pilkada serentak kurang lebih 270 daerah. Untuk itu tentunya Baharkam selaku pelaksana utama kapolri harus melakukan tugas tersebut sesuai dengan arahan Pak Kapolri,” lanjut Firli  (miq/detik/cnbc/fin/rdr)

Komentar

Berita Lainnya