oleh

Jalan Panjang Korupsi Tugu Batas, Senin Dilimpahkan ke Kejari

PALEMBANG – Perlahan namun pasti. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Palembang akhirnya merampungkan berkas pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi tugu batas Palembang – Banyuasin.

Bahkan rencananya, polisi akan melakukan pelimpahan tahap II, yakni tersangka dan barang bukti, ke Kejaksaan Negeri Palembang pada Senin (15/7). Seperti yang diungkapkan Kapolresta Kombes Pol Didi Hayamansyah SH SIK MH melalui Kanit Pidkor Iptu Hamsal.

“Betul, sudah dirampungkan. Selanjutnya pelimpahan, dan kami berharap segera diproses lanjut (persidangan),” katanya. Ada empat tersangka dalam kasus ini, yaitu PPK Dinas PUCK Kota Palembang (sekarang PUPR) berinisial KH, dua orang kontraktor IK dan TH, seorang lagi merupakan konsultan pengawas eksternal AH.

Hamsal optimis dengan kasus ini, sebab pengusutan dugaan korupsi ini telah berlangsung sejak 2014 silam. Penyelidikan dan penyidikan berjalan cukup panjang. Hingga kini, setelah empat kali penggantian Kapolresta, penyidik baru berhasil mendapatkan audit kerugian negara dari BPK.

“Harus kami akui, kasus ini terkendala audit yang meski telah berulang kali diajukan baru bisa keluar saat ini,” ungkapnya.

Iptu Hamsal (foto:hatta/sumeks.co)

Penyelidikan sendiri bermula atas indikasi mark up pembangunan tugu batas di empat titik, yakni Palembang-Banyuasin di kawasan Terminal Km 12, Palembang-Banyuasin di kawasan Jakabaring, Palembang-Banyuasin di kawasan Tanjung Api-Api (TAA), serta perbatasan Palembang-Inderalaya di kawasan Kertapati.

Untuk satu pasang tugu di satu titik, pemkot Palembang menganggarkan sebesar Rp1,5 miliar. Jadi, sekitar Rp6 miliar telah digelontorkan untuk membangun di keempat titik tersebut. Namun, laporan masyarakat mengenai kondisi bangunan tugu, nyatanya tak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

Atas dasar ketidaksesuaian inilah penyidik memulai penyelidikan yang juga menggandeng saksi ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Ternyata benar, ditemukan sejumlah kejanggalan.

Belum lagi, untuk tugu batas di kawasan Jakabaring, masih bersengketa dengan Kabupaten Banyuasin saat terjadi pembangunan. “Dari audit awal BPK ditemukan kelebihan Rp2 miliar dan telah dikembalikan kepada negara. Namun, setelah kami dalami, ternyata masih ada sekitar Rp500 jutaan lagi yang belum,”jelas Hamsal.

Sejumlah saksi diperiksa atas kasus ini, termasuk Kepala Dinas PUCK Kota Palembang saat itu, Ana Heryana. Namun, polisi akhirnya mengekerucutkan tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (aja)

Komentar

Berita Lainnya