oleh

Jamin Independensi BPK RI

-Ekbis-55 views

PALEMBANG – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  Agung Firman Sampurna menjadi pembaca pada Accounting and bussiness conference di Aula MM Faklutas Ekonomi Unsri.

Ketua BPK yang merupakan wong Sumsel dan terpilih secara musyawarah mufakat tersebut akan menjadikan BPK sebagian lembaga negara yang modern dengan sistem IT dan sumberdaya mempuni serta independensi.

Agung mengatakan, kendati keberadaan BPK sebagai lembaga yang diisi oleh politis. Menurutnya, BPK sebagai lembaga pemeriksaan eksternal punya sistem dan organisasi internasional. Berbeda dengan di negara lain yang menggunakan sistem parlementer , badan auditor dipilih oleh DPR dan ketentuan nya nyaris seluruhnya auditor berasal dari parlemen. Jadi negara parlementer syarat menjadi anggota auditor anggota parlemen.

Harus di pahami bahwa audit eksternal ada sistem dan diambil politisi karena dia akan mengambil kebijakan dan yang menjalankan nya itu profesional. “Begitupun di Indonesia,”

Dalam sistem administrasi publik modern memang organisasi publik itu dibagi dua sehingga berkolaborasi bukan berarti parlemen tidak independen . Syaratnya menjadi auditor independen dalam tindakan dan pikiran. “Nah, itu sistem karena tidak bisa di bukakan pada orang perorangan. Ketika mengharuskan harus independen dan sistem akan terlihat dari porses audit atau proses pemeriksaan dilakukan. Kalau proses menggunakan standar internasional maka siapa pun yang duduk disitu maka akan menjadi independen, ”

Ia menambahkan, antara lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa ada hubungan. Di Indonesia bahwa fungsi BPK itu sejajar dengan DPR dengan demikian menjamin independen . “Seorang terpilih menjadi anggota BPK maka ia harus memilih tetap di politik atau menjadi auditor. Tentu dia pun akan diikat dengan kode etik melalui majelis kehormatan dengan ganjil , ”

Menjamin itu independen, sambung dia, BPK RI di audit di dalam dan luar negeri jadi entitas keuangan negara di audit bpk sedangkan di Indonesia di audit oleh negara lain dan hasilnya terbuka. Meski diakui hasil cukup baik .

Bicara program , masih kata dia, Saat ini hsrus diakui kondisi fiskal Indonesia tidak seimbang. Hutang yang besar menjadi beban negara. Karenanya,
Pihaknya akan membuat sistem untuk mencapai kemandirian fiskal dengan berikan informasi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota secara menyeluruh.

Dikatakan, setelah menuntut otonomi daerah. Ya sejauh mana tingkat kemandirian fiskal apakah semakin mandiri Atau tidak. Namun saat ini keinginan kemandirian fiskal sudah blur dan melainkan tuntutan untuk alokasi umum dan alokasi khusus yang besar. “Ini tentu jauh melenceng gagasan otonomi daerah yang seharusnya mandiri tetapi menurut lebih banyak dimana walaupun opini meningkat namun akutantabilitas diperbaiki,

Selain itu, kata dia, arah kebijakan lain dari BPK meningkatkan knowledge management. Sebagai informasi BPK RI punya assesment center paling baik untuk mengembangkan SDM. “Ya ini adalah unit di BPK yang menilai kesiapan pegawai secara periodik,”

Masih kata dia, pihaknya mendesain aplikasi salah satunya sistem informasi aplikasi pemeriksaan , pada sistem BPK membuat perencana satu kali langsung di lakukan review, fitur lain penugasan yang ada di dalam, prosedur, pemeriksaan dilakukan. “fitur ini sudah digunakan termasuk konsolidasi terhadap temuan khusus laporan keuangannya,”

Bisa dibayangkan 2008 anggaran Rp 762 triliun menjadi Rp 2, 220 triliun. Melonjak tinggi dengan anggaran dan unit lebih banyak sebaliknya pemeriksa keuangan harus rampung 60 hari kerja. Artinya, tugas yang semakin berat harus di selesaikan dengan bantuan teknologi.

Risk base audit, data masif dan puluhan transaksi tidak mungkin bekerja sendiri dan perlu dukungan itu dan aplikasi . Untuk itu, saat ini sedangkan melakukan pemutakhiran hardware dan peningkatan SDM , khusus IT ada pengujian internal kontrol ada dia kendali general kontrol dan sistem kendali. “Membangun sistem dan kemandirian fiskal menjadi penting, ” Tukasnya.(Yun)

Komentar

Berita Lainnya