oleh

Jangan Galau, “Kita Masih Butuh Honorer di Banyuasin”

JABAR – Bupati Banyuasin H Askolani menilai keberadaan tenaga honorer masih di butuhkan guna membantu kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam melayani masyarakat. Karna, saat ini masih kekurangan ASN/PNS baik di OPD teknis, guru dan kesehatan.

Dikatakan, H Askolani, kondisi saat ini setiap OPD di lingkup Pemkab Banyuasin masih banyak yang tidak mempunyai Staf ASN/PNS, dan peran itu di bantu oleh tenaga Honorer,termasuk tenaga guru ASN masih sangat terbatas sehingga untuk tenaga pendidik di sekolah-sekolah masih dibantu juga oleh para guru-guru honorer.

Sama halnya dengan tenaga kesehatan, rata-rata di layani oleh perawat dan bidang berstatus tenaga honorer baik berstatus PTT, THL dan TKS.

Meskipun sudah ada wacana penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat. Namun, Pemkab Banyuasin tetap membutuhkan dan sejauh ini belum ada tenaga honorer yang di berhentikan terkecuali mereka yang tidak disiplin, jarang melaksanakan tugas atau melakukan pelanggaran lainnya.

Maka itu, dirinya berpesan agar para tenaga honorer tidak perlu risau, tetap bekerja dengan baik, disiplin, mematuhi aturan yang sudah ditentukan dan yang paling penting lengkapi kemampuan diri dengan skil seperti komputer, bahasa inggris, dan keahlian lainnya sehingga menjadi nilai tambah.

“Kita masih butuh tenaga honorer, karena PNS kurang. Banyuasin sejauh ini masih kekurangan sekitar 4000-5000 ASN, “kata Askolani, Rabu (29/1)

Dirinya akan segera menugaskan BKPSDM Kabupaten Banyuasin untuk melakukan koordinasi dengan MenPAN RB terkait rencana penghapusan tenaga honorer tersebut agar jelas duduk persoalannya.

Seperti di ketahui, Penghapusan tenaga honorer telah disepakati oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Komisi II DPR RI. Penghapusan diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia atau SDM berkeahlian.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, agar berhasil dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diperlukan restrukturisasi komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satunya dengan penghapusan tenaga honorer. Tujuannya untuk didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju.

“Saat ini jumlah PNS Indonesia mencapai 4.286.918 orang, dan sekitar 70 persen berada di Pemerintah Daerah (Pemda). Namun demikian porsinya masih belum berimbang karena didominasi oleh jabatan pelaksana yang bersifat administratif sebanyak 1,6 juta,” ujar Tjahjo.

Pada kurun waktu 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 860.220 Tenaga Honorer Kategori I (THK I) dan 209.872 Tenaga Honorer Kategori II (THK II). (ktr-1)

Komentar

Berita Lainnya