oleh

Jawab Tudingan, Wakil Bupati Muratara Sambangi Bawaslu

H Devi Suhartoni : Monash University Bukan Sekolah Kaki Lima

MURATARA – Wakil Bupati Muratara, H Devi Suhartoni sambangi kantor Bawaslu Muratara, klarifikasi tiga laporan dugaan pelanggaran yang di arahkan ke dirinya. Tiga point yang dilaporkan seperti kejanggalan ijazah S1, penggunaan Bansos, dan kejanggalan B1KWK salah satu Parpol saat pendaftaran di KPUD Muratara.

Minggu (13/9) sekitar pukul 11:15 WIB, secara langsung H Devi Suhartoni mendatangi kantor Bawaslu, dia keluar sekitar pukul 12.00 WIb. Usai memberikan klarifikasi di kantor Bawaslu, H Devi Suhartoni langsung menjawab sejumlah pertanyaan wartawan yang sudah menunggu.

“Hari ini saya datang ke Bawaslu karena ada laporan dan tanggapan masyarakat, saya patuh, saya kooperatif, ada undangan Bawaslu saya datang,” katanya singkat.

Mengenai laporan, formulir model B1-KWK PDI Perjuangan, H Devi Suhartoni mengungkapkan sudah mengklarifikasinya secara langsung ke KPUD Muratara maupun ke Bawaslu. Dan semuanya dianggap tidak ada masalah.

“Soal sekolah saya, di Monash University yang dipermasalahkan warga yang melapor. Itu bukan universitas kaki lima, Monash universitas Itu sekolah internasional, kalau mau tau silakan cek dan datang langsung ke Australia,” ujarnya.

Mengenai, Bansos yang di tudingkan disalah gunakan untuk kepentingan Bapaslon. Dia menjawab tidak pernah menyalahgunakan bantuan Itu. Dan bantuan itu sudah benar-benar di salurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Terlebih lagi status dirinya saat ini masih sebagai pejabat aktif di Pemda Muratara, dengan jabatan wakil Bupati.

“Waktu pembagian Bansos, saya sampaikan kemasyarakatan bahwa itu CSR dari Bank Indonesia, tidak ada saya mengaku-ngaku, bantuan itu dari saya,” timpalnya.

Dia menuturkan, Bantuan itu awalnya diberikan melalui anggota DPR RI Fauzi Amroh dari Partai NasDem, untuk disalurkan ke masyarakat di Muratara. “Saya diminta menyalurkan ke masyarakat. Tidak ada salahnya, saya salurkan bantuan itu,” tegasnya.

Sementara itu, ketua Bawaslu Muratara, Munawir saat dikonfirmasi mengungkapkan. Pihaknya membenarkan saat ini mereka mengundang H Devi Suhartoni untuk mengklarifikasi laporan yang masuk ke Bawaslu.

“Terkait B1-KWK itu memang kami sudah melakukan verifikasi ke DPP masing masing Parpol, tiga hari sebelum ada tanggapan, tidak hanya PDI saja, ada juga PPP dan PAN yang kami verifikasi,” kata Munawir.

Menurutnya, hasil verifikasi tiga partai politik itu, akan di buka saat rapat pleno bersama KPUD mendatang yang direncanakan 14 September nanti. Untuk pendidikan terakhir H Devi Suhartoni dianggap tidak ada masalah,  dan sudah clear, ” Mau sampai S3 pun di CV-nya tidak apa, tapi syarat daftar minimal di KPUD tetap SLTA,” kata Munawir.

Sedangkan untuk soal laporan dugaan penyalahgunaan bantuan sosial oleh H Devi Suhartoni. Terkait, pemberian bantuan sosial program CSR dari Bank Indonesia, pihaknya mengaku masih melakukan pengkajian. Dia menegaskan, tidak mempermasalahkan para Bapaslon melakukan sosialisasi sebelum waktu penetapan calon reami Pilkada, asal tidak menyalahi aturan.

“Sekarang belum ada penetapan Calon Resmi peserta Pilkada. Silakan kalau mau sosialisasi tapi jangan salahi aturan yang berlaku,” tutupnya.(cj13)

 

 

Komentar

Berita Lainnya