oleh

Jelang Pilkada, Warga Tapal Batas Minta Prioritas

MURATARA – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sejumlah permasalahan wilayah Perbatasan Muartara-Jambi mulai menjadi perdebatan. Pasalnya, tidak sedikit warga Muratara yang bermukim di wilayah Provinsi Jambi.

Hanafi Warga Sungai Manau, kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi mengungkapkan. Hasil pemekaran kabupaten Muratara, memisahkan sebagian wilayah kabupaten induk masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Meski wilayah mereka masuk ke Provinsi Jambi, namun masih banyak warga yang memiliki kartu identitas Muratara, Provinsi Sumsel.

“Walau kami ada di Provinsi Jambi tapi kami masih punya hak pilih di Muratara. Jadi mesti diperhatikan, jangan sampai kami yang punya hak pilih, tidak bisa ikut memilih karena tidak dapat undangan,” katanya, Kemarin (27/7).

Dia menimpali, saat ini ada ribuan warga Muratara, yang berdomisili di wilayah Tapal Batas. Tidak jarang saat Pemilu, warga di tapal batas harus mendatangi TPS yang cukup jauh dari permukiman mereka. “Desa kita ini ada yang masuk Jambi ada yang sebagian masuk Muratara,” timpalnya.

Menurutnya, keberadaan warga Tapal Batas berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk mendulang suara. “Takutnyo cuma data bae yang masuk warga Muratara, tapi idak di kasih undangan untuk milih ke TPS,” ucapnya.

Terpisah, ketua Bawaslu Muratara, Munawir saat dikonfirmasi mengenai masalah tapal batas menuturkan. Tidak ada permasalahan yang spesifik khususnya di wilayah Tapal Batas.

“Warga muratara harus dapat dicoklit semua, agar tidak ada permasalah untuk DPS dan DPT. Untuk wilayah perbatasan Muratara memang harus diprioritaskan,” ujarnya. Dia mrngaku belum bisa membeebrkan lebih lanjut, dia belum bisa mengkonfirmasi secara terperinci. Karena saat ini masih berlangsung proses Coklit.

“Kita tunggu saja dulu karena saat ini proses Coklit masih berlangsung,” tutupnya. Sementara itu, petugas KPUD Muaratara Busairi mengungkapkan, untuk membahasa masalah tapal batas. kPUD Murtara sudah mrlakukan koordinasi dengan KPUD Surolangun Jambi.

“Rencananya besok kita akan duduk bersama membahas, masalah tapal batas. Baik dari pemerintah Daetah dan KPUD Surolangun Jambi,” tutupnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya