oleh

Johan Anuar Merasa Lega Berikan Keterangan Secara Langsung

SUMEKS.CO,- Wakil Bupati OKU non aktif Johan Anuar mengaku lega setelah memberikan keterangan secara langsung dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang, setelah beberapa kali persidangan melalui virtual sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan makam Kabupaten OKU tahun anggaran 2017.

Dengan didampingi anak dan istri serta simpatisan pendukung, Terdakwa Johan Anuar sempat memberikan komentarnya usai menjalani persidangan, Selasa (6/4) pada awak media yang mengikuti jalannya persidangan.

“Saya yang meminta sendiri agar dapat langsung dihadirkan dalam ruang sidang yang sebelumnya hanya melalui layar monitor saja, pastinya sangat lega dapat meberikan keterangan saya secara langsung,” kata mantan wakil ketua DPRD OKU ini kepada pewarta.

Sementara saat dimintai tanggapan mengenai hal lain menyangkut perkara yang menjeratnya saat ini, dirinya enggan menjawab dan menyerahkan semua kepada kuasa hukum.

“Harapannya setelah keterangan saya ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dapat memberikan rasa keadilan untuk saya,” ujar Johan Anuar didampingi sang istri.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Titis Rachmawati kuasa hukum Johan Anuar dari keterangannya menyampaikan ketidakpuasannya dalam menjalani proses hukum yang menjeranya saat ini, pengacara kawakan ini menganggap dakwaan yang ditujukan kepada kliennya hanya asumsi semata. Termasuk pengambil alihan perkara ini oleh KPK RI.

“JPU hanya berdasarkan keterangan terpidana Khidirman, tanpa alat bukti, maupun barang bukti. Barang bukti saja tidak ada, apalagi alat buktinya. Jadi terkait keterangan Khidirman menyatakan telah menerima uang dari pak JA tidak ada buktinya,” ujar Titis

Titis menambahkan dari saksi lain yang menyatakan terdakwa telah menelpon Wibisono memerintahkan pengajuan proposal serta pengajuan anggaran didalam putusan Wibisono juga tidak mengatakan hal seperti itu.

Untuk itulah menurut Titis bahwa terdakwa Johan Anuar tidak ada keterkaitan sama sekali dengan perkara ini dimana sebelumnya telah menjatuhkan vonis pada tersangka sebelumnya.

“Jadi kami berharap pada majelis hakim dapat memutus perkara ini sejernih-jernihnya, serta seadil adilnya bilamana perlu segera bebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa KPK,” tegas Titis.

Menanggapi hal itu, JPU KPK yang dikomandoi M Asri Irawan SH MH mengatakan adalah lumrah jika terdakwa mengelak semua yang didakwakan oleh JPU, termasuk mengenai pengambil alihan kasus ini oleh KPK. Menurutnya KPK sudah berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang wewenang pengambilalihan suatu perkara.

“Sebagai bukti sebelum perkara ini dalam kasus seorang bupati di NTT, kita ambil alih kasusnya dengan kerugian negara sekitar Rp 77 miliar yang telah divonis dan berkekuatan hukum tetap,” ujar Asri.

Sementara menurut Asri dari keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP ada hak terdakwa yakni hak ingkar terhadap dakwaan JPU.

“Jadi silahkan saja terdakwa mengingkari dakwaan karena kami punya bukti dari keterangan saksi-saksi terutama adanya sejumlah uang dari perkara pengadaan lahan makam yang masuk kerekening pribadi terdakwa,” jelas Asri.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, majelis hakim kembali akan menggelar persidangan pada Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU KPK RI. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya