oleh

Jokowi: Birokrasi Ngak Usah Bertele-Tele, Ubah Orientasi Prosedur ke Hasil

SUMEKS.CO-Orientasi birokrasi saat ini belum berubah. Dari jalur birokrasi yang panjang, sampai pola kerja yang lambat. Pada posisi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi)meminta pemangkasan birokrasi khususnya eselon IV dilakukan lebih dulu di Kementerian PAN-RB. Langkah bakal disusul ke kementerian lainnya.

”Saya kira di Kementerian PANRB juga sudah menyiapkan pemangkasan itu. Yang pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di setiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai Program Cipta Lapangan Kerja, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin  .

Namun Presiden mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. “Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” tegasnya.

Presiden berharap perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, seluruh kementerian harus mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat. ”Jika ada yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas pada presiden,” pinta Presiden.

Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, menurutnya, akan dikumpulkan dan nanti akan dilakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR. ”Ini perlu saya informasikan bahwa di Amerika, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu Permen ia harus mencabut dua Permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu,” timpalnya.

Menteri, sambung dia, jika ingin mengeluarkan satu permen nyabutnya 40 permen, karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. ”Tolong ini nanti dimulai dikaji lagi. Keluar satu permen potong berapa Permen, kalau Amerika satu memotong dua,” tegasnya.

Presiden juga meminta kepada Mendagri untuk menata lagi tata hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. ”Dilihat betul, supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja,” tuturnya.

Ia mengingatkan, reformasi besar-besaran dalam penyiapan SDM nanti akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat. ”Pembenahan pendidikan vokasi SMK, politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan,” tegasnya.

Kartu pra kerja, sistem manajemen, menurut Presiden, semuanya disiapkan sehingga nanti pada saat Januari dikeluarkan, betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, mudah dikontrol, mudah dimonitor. ”Termasuk pelatihan vokasi, juga tidak hanya dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja). Perlu dilibatkan swasta, dan juga BUMN serta lembaga-lembaga kursus yang lainnya,” timpalnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan rencana perampingan eselon untuk memaksimalkan jabatan fungsional di kementerian sedang disusun. “Jadi nanti ketika eselon di bawah berkurang, tidak berarti yang diisukan pengurangan pegawai besar-besaran, kesejahteraan pegawai menurun drastis, tidak berkaitan dengan itu. Nanti yang akan diperbesar adalah jabatan fungsional,” kata Pratikno.

“Sebetulnya yang paling utama dalam kelembagaan pemerintah ini pengambilan keputusan secara cepat, tepat, akurat, tidak berbelit-belit mulai dari hal-hal teknis sampai ke perizinan, regulasi. Ketika presiden melontarkan wacana pemangkasan eselon III dan IV isu utamanya adalah perampingan jenjang birokrasi,” tambah Pratikno.

Menurut Pratikno, dengan perampingan eselon, tindakan birokrasi yang tadinya harus menempuh empat langkah dapat dikurangi menjadi tinggal dua langkah.”Jadi, ini kaitannya tahapan perampingan proses yang tadinya empat level menjadi dua level di dalam birokrasi,” ungkap Pratikno.

Pratikno menilai bahwa jabatan fungsional pun sangat penting karena terkait dengan kompetensi spesifik milik seseorang. “Orang itu punya kompetensi spesifik tertentu dan punya kesempatan berpromosi dalam kompetensinya. Kalau tidak ada fungsional cameraman misalnya untuk naik pangkat, dia harus naik pangkat struktural, tidak ada hubungannya dengan kamera. Tapi nanti orang bisa naik, tetap menjadi cameraman, ini sebagai contoh saja,” jelas Pratikno.

Artinya, perampingan eselon tersebut menjadikan ASN tetap bekerja sesuai dengan kompetensinya meski naik pangkat. Program penyederhanaan jabatan eselon ini sesungguhnya bukanlah hal baru sebab telah diatur di dalam Undang Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN. Tapi persoalannya ada juga kementerian yang menambah pos kedeputian.

(fin/ful)

Komentar

Berita Lainnya