oleh

Jokowi dan Prabowo Tidak Boleh Lembek ke Tiongkok

SUMEKS.CO – ‎Pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha menuturkan bahwa pemerintah harus menanggapi serius klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta bisa bersikap tegas.

“Kita tidak boleh lagi mempersepsi China dengan jargon ‘Kebangkitan Damai’ sejak dominasi Tiongkok dalam beberapa sengketa klaim di Asia Tenggara”, ujar Arya kepada JawaPos.com, Sabtu (4/1).

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) ini mengatakan, untuk urusan kedaulatan, pemerintah tidak melulu harus berlindung pada win-win solution. Indonesia juga harus menyadarkan ASEAN supaya jangan mau lagi dipecah dalam bersikap.

“Kalau Tiongkok melanggar proses United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ‎ termasuk putusan pengadilan arbitrase 12 Juli 2016, berarti ia juga telah merusak dampak jangka panjang arsitektur kawasan kita,” katanya.‎

Berkaitan dengan sengketa di Laut China Selatan, Arya mengatakan, Arya menegaskan bahwa Jokowi tidak boleh lupa bahwa dalam politik internasional, persepsi lebih penting daripada kenyataan. “Jadi Jokowi dan Prabowo sebagai Menhan tidak boleh terlihat melempem, karena itu akan membuat peran kepemimpinan Indonesia surut,” katanya.
(jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya