oleh

Jokowi Dipolisikan Terkait Kerumunan, Prof Jimly Akui Sedih: Dia Itu Kepala Negara

SUMEKS.CO- JAKARTA- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie mengaku sedih mendengar sekelompok masyarakat melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bareskrim Polri terkait kerumunan di Maumere NTT.

“Sedih juga dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI,” ucap prof Jimly dikutip akun twitternya, Ahad (28/2).

Prof Jimly bilang, Jokowi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Proses hukumnya diatur melalui DPR dan MK. Bukan peradilan biasa.

“Presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum sudah ada aturannya di UUD45, yaitu diproses di DPR, ke MK&MPR, bukan ke POLRI via peradilan biasa,” katanya.

Presiden Jokowi dipolisikan oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan di Bareskrim Polri. Namun laporan itu ditolak Polisi.

Salah satu pelapor bernama Kurnia mengaku kecewa terhadap pihak kepolisian yang menolak laporan tersebut. Padahal menurut dia, Jokowi telah melanggar kekarantinaan kesehatan.

“Kami sangat kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan laporan atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan yakni sang presiden,” ujar Kurnia di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, (25/2).

Kurnia menanyakan asas kesamaan kedudukan di mata hukum. Dia berujar, ingin membuktikan slogan yang sering disampaikan Presiden Jokowi maupun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Politikus Irma Suryani Chaniago menegaskan kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk kerja, bukan untuk mengumpulkan massa.

Ketika warga ramai berkumpul menyambut kedatangan Presiden di Maumere, NTT, itu bukan kehendak Jokowi dan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dalam kerumunan yang terjadi.

“Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada rakyat yang ingin melihat secara langsung presiden pilihannya,” ujar Irma, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kerumunan massa di Maumere berbeda dengan kerumunan massa pada acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta.

“Presiden ke NTT dalam melaksanakan tugas negara. Kerumunan di NTT tidak disengaja dan tidak direncanakan,” kata Ketua DPP Partai NasDem tersebut.

Meski demikian, kata dia, protokol presiden dan protokol pemerintah daerah sebaiknya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting pada era pandemi, mengingat kerumunan berlebihan bisa membahayakan.

Namun, mantan anggota Komisi IX DPR itu menilai tidak tepat juga apabila masalah itu sampai dilaporkan ke polisi.

Irma mengatakan bahwa Jokowi sampai melambaikan tangan lewat jendela atas mobil karena tidak mau mengecewakan rakyat.

“Kunjungan Presiden adalah tugas resmi. Jika ada hal-hal di luar rencana, itu tanggung jawab protokol,” kata Irma.(dal/fin/wartaekonomi). 

Komentar

Berita Lainnya