oleh

JPU Jerat Pidana 8 Tahun, Kuasa Hukum JA Keberatan

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Titis Rahmawati beserta tim penasihat hukum terdakwa Johan Anuar, wakil Bupati OKU nonaktif yang dijerat pidana 8 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI menilai tingginya tuntutan hukum yang dijerat serta dinilai tidak memiliki rasa keadilan terhadap kliennya.

Terutama mengenai jerat pidana tambahan terhadap terdakwa seperti wajib mengganti kerugian negara, Titis menjelaskan pada perkara ini uang pengganti telah dibayar oleh terpidana dalam kasus yang sama, yakni atas nama terpidana Khidirman sebesar Rp3,2 miliar.

“Merujuk dari tuntutan tersebut, uang sebesar Rp3,2 miliar telah dibayar oleh terpidana Khidirman, lalu dibebankan lagi pada klien kami, berarti Pemkab OKU dapat tanah, juga dapat uang dobel. Enak bener pengadana tanah dapet begitu,” ujar Titis diwawancarai usai sidang tuntutan Kamis (15/4).

Hal itu menurut Titis merupakan salah satu poin yang akan disampaikan dalam sidang dengan agenda pembelaan (pledoi) terdakwa yang akan disampaikan secara tertulis pada Kamis pekan depan.

Terakhir, Titis meminta dan berharap kepada majelis hakim Tipikor Palembang pada perkara ini dapat terbuka dan berani melawan ketidakadilan yang dialami kliennya dalam melakukan suatu tuntuan hukum tanpa menganalisa fakta perkara Johan Anuar yang sebenarnya.

Terpisah, JPU KPK melalui Rikhi B Maghas mengatakan bahwa tuntutan tersebut telah berkesesuaian dengan fakta-fakta yuridisnya dimulai dari beberapa bukti serta beberapa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan adalah hak terdakwa nantinya untuk mengajukan pembelaan.

“Hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung progra pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi serta terdakwa hingga saat ini tidak mengakui perbuatannya,” singkat Rikhi. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya