oleh

JPU Kukuh Pada Tuntutannya

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dengan agenda mendengarkan tanggapan penuntut umum atas pledoi yang disampaikan (replik) sekaligus tanggapan (duplik) dari dua oknum pegawai di Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muratara yang menjadi terdakwa yakni Riopaldi Okta Yuda serta Hermanto.

Dalam replik yang disampaikan penuntut umum melalui video virtual, Senin (29/3) kemarin dihadapan majelis hakim Tipikor PN Palembang diketuai Abu Hanifah SH MH yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutannya yakni keduanya bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta diganjar pidana masing-masing pidana selama 2 dan 3 tahun penjara.

Sementara dalam duplik yang disampaikan oleh salah satu terdakwa bernama Riopaldi melalui penasihat hukumnya Arief Budiman SH yang juga pada pokoknya tetap pada pembelaan (pledoi) terdakwa yang disampaikan pada persidangan sebelumnya 22 Maret 2021.

“Ya benar kemarin sekaligus kami sampaikan replik yang menurut kami terdakwa merupakan Juctice Collaborator dengan menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa,” ujar Arief saat dikonfirmasi SUMEKS.CO melalui sambungan telepon Selasa (30/3).

Selain itu, lanjut Arief dalam dupliknya juga menyampaikan bahwa terdakwa Riopaldi pada nyatanya melalui istri terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya dari kegiatan uji kompetensi pejabat struktural dan pegawai potensial di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2017 senilai Rp5,9 juta.

“Sebagaimana dimuatkan dalam berita acara penitipan uang pengganti kerugian negara tertanggal 25 Maret 2021, yang diterima dan ditanda tangani JPU Yuriza Antoni SH,” ungkapnya.

Dia juga berharap agar majelis hakim Tipikot yang nantinya akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa bahwa pledoi yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan agar terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum.

“Namun apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya untuk terdakwa,” tandas Arief.

Sekadar mengingatkan, kronologi kasus yang menjerat kedua terdakwa ini sekira pada tahun 2016 lalu, kedua terdakwa melakukan suatu kegiatan yang tidak tertulis di APBD yang dibuatkan dan dicairkan di tahun anggaran APBD 2017 tercantum sebesar Rp900 juta.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yakni kegiatan uji kompetensi (lelang jabatan) 32 OPD untuk ASN di Kabupaten Muratara sehingga patut diduga telah menyalahi aturan dikarenakan anggaran belum ditetapkan. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya