oleh

Juarsah Hadirkan Dua Saksi Ahli

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Sidang kasus dugaan suap fee 16 paket proyek yang menjerat terdakwa Juarsah, Bupati nonaktif Muara Enim kembali bergulir di persidangan Pengadilan Tipikor Palembang.

Pada persidangan kali ini, dua saksi ahli yakni Dr Hj Sri Sulastri SH MHum, ahli hukum Pidana dari Univervitas Muhammadiah Palembang (UMP) serta Dr Ardiyan Saptawan SH MSi, ahli administrasi tata negara, dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, Selasa (21/9) d hadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Sahlan Effendi SH MH.

Dalam keterangannya, saksi ahli Sri Sulastri menjelaskan bahwa dalam perkara ini keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, tetapi alat bukti itu harus satu rangkaian dengan saksi lainnya serta bukti petunjuk.

“Jadi harus ada korelasinya dengan bukti-bukti lainnya sebagai petunjuk, misalnya ada bukti surat dan keterangan saksi, misalnya tanggal bulan kejadian yang harus diperkuat dengan bukti lainnya berupa transfer sejumlah uang,” jelas Sri Sulastri.

Usai memberikan keterangan sebagai ahli, Sri Sulastri menilai pada perkara terdakwa Juarsah ini, terutama alat bukti sebagaimana dakwaan yang dibuat JPU KPK dalam perkara ini dinilai agak lemah.

“Meskipun demikian hakim bebas seratus persen untuk memutuskan perkara tersebut, namun untuk pembuktian di KUHAP dibatasi dimana terdakwa memiliki hak ingkar dan itu tidak menyalahi hukum”, ujar Sri diwawancarai awak media.

Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari penasihat hukum terdakwa yakni Taufik Rahman SH MH serta Daud Dahlan SH mengungkapkan bahwa keterangan saksi ahli tersebut sudah memenuhi syarat meteril dan formal dalam perkara ini.

“Kita sependapat dengan keterangan ahli pidana yang menyatakan hanya satu saksi harus disertai surat dan pengakuan dari terdakwa itu sendiri,” ujar Taufik.

Maka dari itu, pihaknya berkeyakinan jika dari pendapat ahli pada persidangan tadi sudah tepat dan jelas bahwa kliennya tidak bersalah dalam perkara ini.

Terpisah, JPU KPK Rikhi B Maghaz mengatakan bahwa berdasarkan pertanyaan dan jawaban ahli tadi lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan jabatan sebagai Wakil Bupati kalanitu

“Mereka menekankan bahwa ada perbedaan tanggung jawab antara Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian keterangan saksi ahli tadi justru menguatkan dakwaan JPU dalam perkara ini,” ujar Rikhi.

Masih kata Rikhi, saksi ahli yang dihadirkan kali ini masih formal-formal saja, tidak ada yang membantah fakta-fakta persidangan, mengenai tugas dan wewenang terdakwa Juarsah

“Bagi kami keterangan dua orang ahli tadi justru membantu dakwaan kami dalam perkara ini,” tandasnya.

Usai menghadirkan saksi ahli, majelis hakim kembali menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendegarkan keterangan terdakwa Juarsah. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya