oleh

Kabupaten Banyuasin Siap Percepat Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit

PALEMBANG – Bupati Banyuasin, H Askolani Jasi SH MH, siap melakukan percepatan perbaikan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan, sebagai pelaksanaan Inpres No 8 Tahun 2008 tetang moratorium sawit.

Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) “Membangun gagasan bersama dalam merencanakan arah dan pelaksanaan Inpres No 8 Tahun 2018, tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit)”, di Ruang Rapat Bupati Banyuasin, Pangkalan Balai, Senin (08/04).

Pada Kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan memaparkan tentang paket kebijakan sebagai solusi dari beberapa permasalahan sawit tentang peningkatan produktifitas, replanting, konflik agraria, dan ketimpangan penguasaan lahan.

Abetnego menjelaskan, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan paket kebijakan Presiden Joko widodo  yakni  Perpres No 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Perpres No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dan Inpres No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

“Dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut terdapat tantangan diantaranya pembenahan data dan informasi perkebunan sawit, sumberdaya dan anggaran, kapasitas masyarakat sipil dan politik. Hal lain, dalam peningkatan produktivitas, tantangannya adalah inovasi dan pengembangan industri, organisasi perkebunan, income periode peremajaan, dan pendanaan,” kata Abetnego.

Untuk itu, Abetnego mengatakan, diperlukan kerja sinergi antar pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.  Ada empat tugas Bupati dalam inpres tersebut yakni melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit. Lalu melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah kabupatennya.

Kemudian, melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan; dan mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware yang ikut hadir dalam FGD juga  mendorong agar kabupaten Banyuasin dapat mengeluarkan kebijakan lokal yang mengimplementasikan Inpres 8/2018 berupa surat edaran atau peraturan bupati beserta tim kerjanya, dan GTRA (gugus tugas reforma agraria).

“Sawit Watch bukan hanya mendorong tetapi juga turut mendampingi Pemerintah Banyuasin dalam merencanakan arah Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit yang lebih Berkelanjutan dan Berkeadilan, seperti yang dilakukan di Gorontalo dan Buol” kata Inda.

Indra menambahkan, perbaikan tata kelola perkebunan sawit diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, buruh perkebunan dan juga pendapatan bagi pemerintah, serta bisa sejalan dengan reforma agraria.

Bupati Banyuasin Askolani, menegaskan dalam penutupan acara FGD tersebut, Kabupaten Banyuasin akan membentuk kebijakan lokal dalam mengimplementasikan Penundaan dan Evaluasi Perizinan perkebunan Kelapa sawit implementasi Inpres no 8/2018, berupa surat edaran atau peraturan bupati dan membentuk GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Kabupaten.

Dekralator Poros Hijau Indonsia (POHI) Sumsel Riza Tony Siahaan mengatakan, sinergitas diperlukan antar sektor dalam pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bersama dengan unsur masyarakat.

“Untuk itu POHI Sumsel siap mendukung dan mengawal perencanaan dan implementasi moratorium sawit dan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo lainnya,” tegas Tony.

Acara FGD yang difaslitasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Sawit Watch itu dihadiri juga oleh Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentono, SH dan sejumlah jajaran dinas terkait, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Poros Hijau Indonesia (POHI) Sumatera Selatan. (hatta/ril)

Komentar

Berita Lainnya