oleh

Kades Bermasalah, Citra Buruk Bagi Pemerintah dan TPH

LAHAT – Penyalagunaan dan penyelewengan Dana Desa (DD) merupakan momok bagi para kepala desa. Lantaran bisa terjerat hukum. Untuk itu perlu adanya pencegahan, pengawasan agar efektif, efisien dan akuntabel. Serta melibatkan komponen masyarakat dalam penggunaannya.

Kejaksaan Negeri Lahat Jaka Suparna SH MH menegaskan. Bahwa tim penegakan hukum (TPH) termasuk Inspektorat dan Pemerintah daerah tetap memfokuskan pada pencegahan. Untuk itu perlunya pengelolaan dana desa yang efektif, efisian, akuntabel dan transparan. Selain itu melakukan musyawarah dalam penggunaannya untuk melibatkan seluruh konponen masyarakat.

Ditegaskannya bahwa bila kades bermasalah terkait penyelewengan dan penyalahgunaan DD. Maka berdampak buruk pula pada masyarakat. Lantaran merugikan masyarakat. Selain itu, citra buruk bagi pemerintah dan tim penegak hukum yang belum mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penyelewengan DD.

“Kami tidak ingin para kades berhadapan dengan kami karena masalah hukum. Kalau bisa bertemu untuk sharing diskusi atau ngobrol santai saja,” ungkap Kajari Lahat. Saat rapat Koordinasi sekretariat bersama tentang pencegahan pengawasan dan penanganan permasalahan DD, Senin (4/3) di Gedung Pertemuan Lahat.

Rapat korrdinasi
RAPAT: Kajari Lahat saat rapat Koordinasi sekretariat bersama tentang pencegahan pengawasan dan penanganan permasalahan DD, Senin (4/3) di Gedung Pertemuan Lahat. Foto: Agustriawan/Sumatera Ekspres

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Pedoman Kerja Sama (MOU).  Antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan Kejaksaan Negeri Lahat dan Kepolisian Resort Lahat. Dihadiri langsung Bupati Lahat Cik Ujang SH, Wakil Bupati Lahat H Haryanto SH, Kepala Dinas PMD Lahat H Pauzan Khoiri, Kejari Lahat Jaka Suparna SH, Wakapolres Lahat Kompol Budi Santoso dan inspektorat.

Bupati Lahat Cik Ujang SH menyampaikan bahwa penggunaan DD yang dikucurkan, mesti diperhatikan. Agar tidak terjadi penyimpangan. Maka perlu adanya pencegahan, pengawasan agar efektif, efisien dan akuntabel.

“Dengan besaran bantuan penerimaan dana desa. Agar kades menggunakan secara transparan, supaya masyarakat mengetahui pengelolaan di desa,” ungkapnya.

Melalui media papan informasi, baliho dengan mencantumkan semua sumber dan belanja dana desa. “Dengan begitu warga mengetahuinya sumber dana masuk dari APBN, APBD. Kades hati-hati, apabila tidak memahami jangan sungkan menanyakannya pada pendamping,” beber Cik Ujang. Seraya menyebutkan, warga desa untuk dilibatkan. Supaya pembangunan sesuai kebutuhan dana desa. Berjalan dengan baik sesuai aturan berlaku.(gti)

Komentar

Berita Lainnya