oleh

Kadinkes ini Jadi Saksi Sidang Bawahannya

PALEMBANG – Enam saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muba dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kesehatan anggaran 2018 yang menjerat mantan Kepala Puskesmas Desa Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, Sholihin (43).

Melalui sidang virtual, Senin (2/11) di hadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Abu Hanifah SH MH, saksi yang dihadirkan diantaranya yakni Azmi Dariusmansyah, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba.

Dalam keterangannya, Azmi mengatakan adanya penyimpangan dalam hal pembagian jumlah nominal dana kapitasi yang di-mark up di Puskesmas Ngulak.

“Yang saya ketahui adanya tindak pidana penyimpangan sejumlah nominal uang dalam bentuk dana kapitasi yang dilakukan terdakwa setelah adanya laporan dari pihak penyidik kepolisian pak,” kata Azmi.

Dihadapan majelis hakim, Azmi juga mengaku sebagai Kadis Dinkes Muba, dirinya mengetahui rekomendasi pencairan dana JKN terdiri atas tiga tahapan pencairan.

“Pada saat itu, tahap awal pencairan dana itu saya merekomendasikan pencairan dana kapitasi itu yang saya lihat di laporan pertanggung jawaban ditandatangani oleh terdakwa,” beber Azmi.

Dirinya juga sembari menjelaskan bahwa dana kapitasi itu adalah dana kompensasi dari pemerintah yang diberikan kepada puskesmas untuk masyarakat yang sudah terdaftar di masing-masing desa atau kelurahan.

Sementara itu, Nurmalah SH MH, kuasa hukum terdakwa dikonfirmasi usai sidang mengatakan bahawa terhadap keterangan keenam saksi tidak ada satupun yang mengetahui adanya pemotongan dana yang dilakukan terdakwa.

“Dana kapitasi itu kan 30 persennya digunakan untuk operasinal tenaga medis namun tidak ada satupun laporan atau komplain dari perangkat puskemas baik itu tenaga medis ataupun honorer puskesmas tersebut,” ujarnya.

Dirinya mengatakan selaku kuasa hukum dalam eksepsi yang diajukan dalam persidangan sebelumnya sedikit keberatan dengan dakwaan yang ditujukan kepada kliennya atas dugaan tindak pidana korupsi.

“Menurut kami, sangatlah tidak tepatjika klien kami didakwa melakukan tindak pidana korupsi, lebih tepat kepada penggelapan dalam jabatan yang merupakan tindak pidana umum,” sambungnya dihubungi via telepon seluler.

Diketahui didalam dakwaan, Sholihin diduga melakukan penyalahgunaan wewenang penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kesehatan anggaran 2018.

Dana itu semestinya digunakan untuk pelayanan kesehatan sebesar 70 persen dan sisanya belanja operasional. Namun dalam praktiknya disinyalir adanya korupsi untuk kepentingan sendiri sehingga ada kerugian negara sebesar Rp238,6 juta.

Sidang akan dilanjutkan pada 9 November 2020 dengan agenda JPU Kejari Muba kembali direncanakan menghadirkan saksi-saksi berikutnya. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya