oleh

Kadistan Setuju PPN Sembako, ini Syaratnya…

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Plt Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel R Bambang Pramono mengungkapkan, penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk sembako yang diwacanakan pemerintah pusat sah-sah saja dilakukan.

Namun, dia menggarisbawahi sasaran objek barang yang dikenakan seharusnya menyasar produk pertanian premium. Bukan produk yang dihasilkan petani skala kecil. Sebab menurutnya, produk pertanian premium saat ini sudah mulai banyak diproduksi.

Bambang mencontohkan, misalnya beras merek Fortivit yang diproduksi Perum Bulog. Beras tersebut memiliki kandungan beberapa kandungan gizi yang tinggi. Diantaranya, vitamin A, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6, zat besi dan zink.

Lalu, ada juga tepung gandum premium. Sayur-sayuran tertentu yang dibanderol dengan harga mahal.

“Kalau produk yang dikenakan pajak yang sejenis itu saya sepakat saja. Karena memang sasaran pasarnya kan orang menengah atas. Bisa saja itu diterapkan pengenaan PPN tadi,” kata Bambang saat dikonfirmasi SUMEKS.CO, Senin (14/6).

Dia menjelaskan, beberapa produk pertanian impor juga bisa dikenakan pajak. Seperti saat ini sedang digandrungi beras asal Jepang untuk keperluan restoran. “Jenis produk pertanian impor yang menyasar pasar khusus juga bisa dikenakan,” ujarnya.

Hanya saja, sambung Bambang, untuk sasaran produk petani lokal, belum saatnya untuk dikenakan pajak. Ia menjelaskan, pengenaan pajak terhadap produk yang dihasilkan petani tentunya cukup memberatkan. Baik bagi petani maupun masyarakat yang mengonsumsi.

“Saya belum tahu apakah ini benar-benar diterapkan atau sebatas wacana. Tapi kalau memang diterapkan ke petani, tentunya sangat memberatkan petani,” bebernya. Mengapa demikian sebab, Ia tidak yakin jika kebijakan tersebut akan menyasar petani kecil.

“Pemerintah tentunya punya berbagai pertimbangan sebelum akhirnya akan menerapkan kebijakan tersebut. Saya rasa sasarannya itu memang produk premium. Bukan produk hasil pertanian yang diproduksi petani kita,” ucapnya.

Diketahui ketentuan mengenai nilai lain ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No 89/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang diundangkan pada 27 Juli 2020.

Sumsel sendiri merupakan wilayah penghasil beras terbesar di Indonesia. Pada 2019, realisasi produksi padi sebesar 2.603.396,24 ton Gabah Kering Giling (GKG). Sementara di 2020, terjadi peningkatan sebesar 1,05 persen menjadi sebesar 2.743.060,00 ton GKG.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari situs Kementerian Pertanian Indonesia. Peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat dan penting.

Selama periode 2013-2018, akumulasi tambahan PDB sektor pertanian yang dihasilkan mencapai Rp1.375 Triliun dan nilai PDB sektor pertanian tahun 2018 naik 47 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Meningkatnya produksi pertanian di Indonesia mampu menyediakan sumber daya pangan dan menekan inflasi secara signifikan.

Hasil pertanian merupakan barang kena pajak yang diserahkan oleh kelompok petani kepada pembeli dengan peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar.

Atas penyerahan ini pajak hasil pertanian dikenakan PPN dengan tarif 10 persen dari harga jual. Dalam mekanisme PPN pertanian, petani berkewajiban memperhitungkan seluruh pajak masukan yang telah dibayar seperti pajak pembelian pupuk dan kebutuhan bertani lainnya kemudian menyetorkannya ke kas negara.

Saat ini, pemungutan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dari kelompok petani (PKP) kepada industri dipungut bukan oleh PKP dikenakan tarif sebesar 1 persen.

Tarif efektif PPN 1 persen dikenakan karena dasar pengenaan pajak dari penyerahan barang hasil pertanian tertentu menggunakan DPP nilai lain yaitu 10 persen dari harga jual.

Badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap dapat mengkreditkan PPN bersangkutan sebagai pajak masukan. (bim)

Komentar

Berita Lainnya