oleh

KAJARI : Laporkan Bila Ada Oknum Merusak Citra Dan Wibawa

Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat dan Kinerja

LAHAT – Tahun 2021 ini, Kejaksaan Negeri Lahat, telah mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungannya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Fithrah SH mengungkan. Bahwa upaya yang dilakukan pada tahun 2020 ini cukup banyak. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jaksa. Serta meningkatkan kinerja kejaksaan bagi masyarakat. Diantaranya melaporkan harta seluruh jaksa dan pejabat ke LHKPN. Lalu pencegahan penerimaan suap, maupun gratifikasi di tubuh kejaksaan. Termasuk melarang warga untuk datang ke kejaksaan dalam rangka pengurusan kasus.

“Bila ada oknum jaksa yang menjadi mafia kasus atau merusak citra intitusi maka segera laporkan,” ungkap Kajari Lahat Fithrah SH, Rabu (20/1).

Ditambahkanya bahwa saat ini telah dibentuk Satgas 53. Tujuannya, mengoptimalkan pengawasan internal, pencegahan, dan melakukan deteksi dini terhadap oknum Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berpotensi akan melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun perbuatan tercela lainnya. “Agar tidak merusak citra dan wibawa Kejaksaan Republik Indonesia,” ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa warga bisa melaporkannya ke nomor hotline 081222245353, 082117715353, 081393955353.

Selain itu, beberapa upaya telah dilaksanakan, pada tahun 2020 ini. Baik program, maupun reformasi brirokrasi di Kejaksaan Negeri Lahat.

Kemudian untuk program ke masyarakat ada AYUNDA. Dalam program ini berupaya pelayanan ke masyarakay terkait konsultasi hukum yang diadakan tiap dua mingu sekali di Citymall Lahat.

Lalu ada Mang Baris. Berupa mengantarkan barang bukti secara gratis tanpa dipungut biaya. Kemudian ada pembayaran denda tilang dengan sistem COD bekerja aama dengan kantor POS. “Dengan sistem COD, jadi warga langsung membayarkan dendanya langsung melalui pos tanpa harus datang ke kantor kejaksaan,” ungkapnya.

Selanjutnya program lain seperti jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa maupun konsultasi hukum. Ada juga pendampingan hukum kepada OPD agar anggaran yang dikelola tidka menyalahi aturan. Serta kerjasama dengan OPD, dimana pihak kejaksaan menjadi pengacara negara.

“Harapan kedepan agar Kejaksaan Negeri Lahat bisa bekerja secara profesional, memiliki integritas berbasis kinerja. Sehingga mewujudkan Zona Integritas WBK WBBM,” tukasnya.(gti)

Komentar

Berita Lainnya