oleh

Kanwil BPN Palembang Siap Ukur Lahan PT Lonsum dan eks Transmigrasi

-Hukum-72 views

SUMEKS.CO – Rapat lanjutan dugaan sengketa lahan 165 ha antara PT Lonsum dan warga eks Transmigrasi SP4, Desa Purwaraja, Kecamatan Kikim Timur Lahat, digelar hari ini, Kamis (7/11) di Opprom Setda Lahat.

Rapat kali ini dipimpin langsung Sekda Lahat, H Januarsyah Hambali dan Kepala BPN Lahat Ir Romanus MM, menghadirkan pihak PT Lonsum, Kepala Desa Muara Randi, Kepala Desa Muara Tandi Kecamatan Gumay Talang. Serta Instansi terkait lainnya.

Rapat sengketa lahan dipimpin langsung Sekda Lahat, H Januarsyah Hambali dan Kepala BPN Lahat Ir Romanus MM. Foto: Agus/SUMEKS.CO

Hasil rapat? Akan dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang HGU PT Lonsum sesuai izin lokasi.

“Kami minta semua pihak bersabar, minggu ketiga bulan Nopember ini Kanwil BPN Palembang akan datang ke Lahat untuk melakukan pengukuran dan pemetaan ulang. Diharapkan semua pihak terkait bisa ikut,” harap Sekda.

Ditegaskan Sekda, bahwa yang perlu digarisbawahi ialah HGU PT Lonsum bersinggungan dengan lahan Deda Purwaraja.

Serta dalam izin lokasi PT Lonsum bahwa desa Purwaraja tidak termasuk.

Sementara Sujoko Bagus, kuasa hukum masyarakat Desa Purwaraja menyatakan bahwa masalah ini telah berlangsung selama 11 tahun dan sudah menjalani rapat hingga 37 kali.

“Kami berharap agar masalah ini segera diselesaikan. Selain itu tuntutanan 165 ha milik masyarakat desa Purwaraja kembali menjadi haknya,” ungkap Sujoko.

Apalagi sudah jelas bahwa 165 ha yang disengketakan masuk ke dalam wilayah desa Purwaraja dan ada berita acaranya dan telah ditandatangani oleh tim.

Kemudian Desa Purwaraja tidak termasuk dalam izin lokasi PT Lonsum.

Sementara staf legal PT Lonsum, Agus Efendi menyatakan bahwa kedatangan pihaknnya untuk mengajukan permohonan HGU PT Lonsum yang ada tanamam pokok perusahaan.

Lantaran sebelumnya tidak ada permasalahan. “Permohonan HGU yang terdapat di Muara Tandi dan Tanah Pilih dan terhadap masyarakat kedua desa tersebut tidak ada masalah dan sudah ada kompensansi,” jelasnya.

Disinggung permasalahan dengan SP4 Desa Purwaraja, dia menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada penyelesaian dengan warga transmigrasi di kabupaten Lahat pada tahun 2016. “Kami pikir itu sudah selesai,” tukasnya. (gti)

Komentar

Berita Lainnya