oleh

Karhutla 2021: Antisipasi Lebih Cepat, Libatkan Kades dan Unsur Masyarakat

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Presiden RI Joko Widodo meminta seluruh daerah agar meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, sejumlah daerah seperti Provinsi Riau dan Kalimantan Barat sudah mengalami sejumlah kejadian Karhutlah. Meskipun cuaca masih memasuki musim hujan.

Hal tersebut disampaikannya pada rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengarahan Presiden RI Joko Widodo tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla) tahun 2021, di Istana Negara Jakarta. Senin (22/2).

Lebih lanjut, Presiden meminta kepada setiap jajaran untuk menciptakan desain permanen sebagai solusi menghentikan karhutla. Termasuk didalamnya penindakan hukum juga harus dilakukan, dan tegas.

Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Wakil Gubernur, H Mawardi Yahya yang mengikuti pengarahan secara virtual terkait Rakornas dari ruang Command Center Pemprov Sumsel mengatakan, perintah presiden akan dilanjutkan kesetiap setiap perangkat daerah lebih profesional menghadapi karhutla tahun ini.

Maka untuk itu menurut Mawardi, dalam pencegahan dan pengendalian karhutla satgas yang dibentuk selain dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, BPBD juga melibatkan swadaya masyarakat sekaligus melibatkan setiap kepala desa dilokasi yang rawan alami kebakaran.

“Seperti kita tau, kejadian kebakaran di Sumsel biasanya terjadi dilokasi yang sama atau lokasi langganan terkena karhutla. Maka dari itu presiden mengingatkan kembali supaya tidak kecolongan. Menetapkan status siaga sejak dini dan melibatkan warga daerah setempat,” ujarnya saat dikonfirmasi SUMEKS.CO usai rapat virtual di dampingi Kajati Sumsel M Rum SH MM dan Komandan Korem (Danrem) 044 Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus.

Terpisah, Ketua Umum DPN Pemuda Tani HKTI, Rina Sa’adah mengatakan, butuh kerjasama dari seluruh pihak agar bisa menelurkan inovasi atau terobosan pengolahan lahan dengan memperhatikan dampak lingkungan.

“Seluruh pihak. Baik pemerintah, masyarakat hingga akademisi harus ada kolaborasi. Sehingga berbagai permasalahan yang menjadi pemicu bencana kebakaran hutan bisa diselesaikan dengan baik,” terangnya.

Menurut Rina, permasalahan Karhutlah tak lepas dari faktor ekonomi. Masyarakat mencari jalan yang mudah untuk mengolah lahan dengan cara membakar. “Disinilah peran kita untuk memberikan edukasi kepada mereka. Bagaimana mengolah lahan tanpa harus merusak lingkungan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur H Herman Deru telah mengambil langkah preventif dengan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimulai pada Maret 2021. Agar Sumsel terbebas dari ancaman kabut asap yang timbul akibat kobaran api karhutla.

Status tersebut ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi antisipasi puncak kemarau, yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Kordinator Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD, di Command Center, Kantor Gubernur pada beberapa waktu lalu.

“Kalau April biasanya sudah mulai timbul hotspot, itulah kita tetapkan status siaga karhutla lebih awal. Tentunya pastinya sebelum terjadi kebakaran sudah kita siapkan segala sesuatunya” kata Deru.

Deru menambahkan, Berkaca dari hasil evaluasi pengendalian Karhutla 2020 kemarin, teknologi penanganan karhutla yang dimiliki Sumsel secara akurasi belum dapat dikatakan tepat dalam mendeksi titik hotspot yang timbul. Sehingga memang petugas dilapangan sering kali terkecoh.

“Teknologi yang sudah ada akan kita sempurnakan. Ditahun ini kita bakal ada teknologi pendeteksi titik hotspot yang terintegrasi terpusat di Polda Sumsel. Memang pada dasarnya Teknologi modifikasi Cuaca masih menjadi andalan dan akan dimasifkan,” imbuhnya.

Ditahun ini Pemprov menganggarkan dana sebesar Rp 30 Miliar untuk penanganan Karhutla. Dana tersebut untuk membuat sekat kanal penampungan air dan membuat sumur bor.
Anggaran tersebut akan dibagi ke kebeberapa OPD supaya segera bekerja.

“Personel yang nantinya tergabung dalam satgas bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misal BPBD fokus dalam penanganan. Lalu tindakan antisipasi seperti sosialisasi, pembangunan infrastruktur dan lainnya dilakukan instansi lain. Kalau memang kondisinya waspada, bisa minta bantuan dari TNI dan Polri,” pungkas Ansori Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPDB Sumsel. (bim)

Komentar

Berita Lainnya