oleh

Kasus DD Tanjung Atap, ini Penjelasan Inspektur Kabupaten

INDRALAYA – Masih ingat kasus mantan Kades Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sahlan Hasyim yang diduga melakukan penyimpangan dana desa (DD) dari sebuah pengerjaan proyek jalan setapak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Masalah ini tidak sampai di situ saja, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Ogan Ilir kini tengah turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

“Proses pemeriksaan di lapangan oleh APIP sudah berjalan tiga hari, dan dalam waktu dekat hasilnya baru bisa diketahui, berapa besar kerugian negara dari pengerjaan proyek tersebut,” kata Inspektur Kabupaten Ogan Ilir M Ridhon Latif kepada SUMEKS.CO, Rabu (19/11).

Menurut Ridhon, sebelum kasus ini mencuat sesuai dengan pengaduan dari 2 LSM yakni Fose RI dan GPPSM. Berawal dari masalah Bumdes dengan direkturnya Molarian, terkait penyertaaan modal tahun 2017 sebesar Rp50 juta dan tahun 2018 sebesar Rp10 juta, sehingga totalnya Rp60 Juta, untuk digunakan simpan pinjam, proses perjalanan dana tersebut, ada yang macet pengembalian dari kelompok yang menerima pinjaman.

”Akhirnya tim turun untuk melakukan investigasi, dan ternyata dana penyertaan modal tersebut, tidak ada masalah, karena jelas uangnya ada. Artinya ada yang sudah mengembalikan secara lunas, namun ada nunggak alias macet pengembaliannya, dan semuanya sudah kita periksa. Namun di luar masalah itu, muncul temuan baru di lapangan, yakni masalah pengerjan fisik sebuah proyek jalan setapak yang tidak sesuai dengan RAB, karena pengerjaan tanpa menggunakan cerucuk, inilah awal permasalahan tersebut,” jelas Ridhon.

Untuk itu, tambah Ridhon, pihaknya masih melakukan penghitungan dari nilai proyek tersebut. “Jadi kalau ada yang menyebutkan angka kerugian sebesar Rp58.675.600. dari mana, sebab sampai saat ini masih proses penghitungan oleh APIP,” tukasnya.

Masih kata M Rdhon, setelah hasil penghitungan kerugiaan dapat diketahui secara jelas, barulah pihaknya akan menyerahkan surat perintah kepada Mantan kades Tanjung Atap untuk mengembalikan kerugian negara.

Sementara itu mantan Kades Tanjung Atap Sahlan Hasyim tidak mau berkomentar banyak. Namun dirinya membenarkan kalau pengerjaan proyek tersebut, tanpa dipasang cerucuk, dengan pertimbangan tanah lokasi pembangunan tersebut keras. (sid)

Komentar

Berita Lainnya