oleh

Kasus Penyelengara Rangkap Timses Terua di Proses

MURATARA – Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan 13 penyelenggara pemilu tingkat Desa dan kecamatan, di wilayah Kabupaten Muratara, belum bisa di simpulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, hingga Kamis (8/10), Bawaslu Muratara, masih melakukan pemeriksaan terhadap 13 penyelengara pemilu yang diduga merangkap menjadi tim pemenangan paslon tertentu.

Ketua Bawaslu Muratara, Munawir mengungkapkan, sampai saat ini mereka masih melakukan pemeriksaan terhadap 13 penyelengara yang diduga melakukan pelanggaran. “kita masih melakukan pemeriksaan dan belum bisa menyimpulkan. Mungkin nanti beberapa hari ke depan baru bisa kita simpulkan,” katanya, Kamis (8/10).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu, 13 penyelenggara ini dianggap menyalahi aturan lantaran terdaftar dalam SK tim sukses tertentu. Pihaknya sudah melakukan konfirmasi kesejumlah petugas tersebut dan mayoritas mereka menyangkal terlibat dalam, tim pemenangan tertentu.

“Walaupun mereka menyanggah, ada yang mengatakan tidak terlibat ada yang mengatakan tidak tahu namanya di catut, itu akan kita dalami lagi,” ujarnya. Munawir menegaskan,

Ada penyelenggara pemilu seperti PPS dan satu pengawas kelurahan desa yang mereka panggil dari Desa Lesung Batu Muda sebagai terlapor. Sedangkan untuk hari berikutnya, ada 11 penyelenggara pemilu lainnya yang ikut dipanggil terkait permasalahan sama. Sisanya merupakan, kasus temuan Bawaslu, 6 orang diantaranya Panwascam, dan 5 orang lainnya merupakan PPS.

“Jadi kami dalami dulu jika terbukti melanggar silakan mundur menjadi penyelengara,” tutupnya. Sementara itu, ketua komisioner KPUD Muratara, Agus Mardianto melalui Komisioner divisi data Heriyanto saat dikonfirmasi belum mendapatkan laporan itu dari Bawaslu.

Pihaknya menegaskan, tidak dibenarkan jika penyelengara Pemilu merangkap menjadi tim sukses. Karena kondisi itu akan menimbulkan ketidak netralan Pemilu. “Kalau mereka terbukti langsung di ganti, yang jelas penyelengara itu harus netral. Tapi untuk masalah itu, kita tunggu laporan dari Bawaslu dulu,” tutupnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya