oleh

Kasus Sumur Minyak Ilegal, Kapolda Sumsel : Bongkar Semua, yang Terlibat Tindak Tegas

Dijelaskannya, pada Juni 2021 sudah melakukan rakor langsung bersama Dirjen  Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM di Sekayu.

“Dan mengusulkan agar dilakukan revisi Permen ESDM No 01 tahun 2008 mengenai pedoman pengusahaan Pertambangan minyak bumi pada sumur tua,” ujar Dodi Reza yang juga Ketua Bidang Energi Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET).

Bupati Dodi Reza menyebutkan, dalam penegakan hukum illegal drilling hendaknya dibarengi dengan solusi yang harus ambil. Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat sekitar sumur minyak bumi dengan terkoordinir oleh pemeritah daerah melalui BUMD dalam mengelola sumur-sumur tua tersebut. Karena tidak boleh asal-asalan saja dalam mengelolanya.

“Kita berharap FGD yang kita lakukan hari ini bisa menelurkan pokok-pokok pikiran yang nantinya akan dibawa oleh tim koordinasi revisi Permen untuk dibawa ke pemerintah pusat. Saya bersyukur sekali tidak sendiri karena mendapat suport langsung dari Kapolda Sumsel dalam penanganan illegal driling ini. Mudah-mudahan secepatnya kita akan mendapatkan solusi jangka panjang dari permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Prof Ir Tutuka Ariadji MSc PhD mengatakan upaya penyelesaian masalah illegal drilling yaitu, pembentukan tim koordinasi penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat di Provinsi Sumsel dan Jambi.

“Kemudian dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dari wilayah kerja yang didalamnya terdapat sumur tua dan sumur minyak yang dikelola masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi maka perlu dilakukan revisi Permen ESDM No 01 Tahun 2008 mengenai Pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua,” jelasnya.

Sementara, Kajati Sumsel, Dr M Rum melalui Waka Jati Sumsel, M Naim, mengatakan, dalam penegakan hukum, pada tahun 2020 lalu ada 20 perkara pidana, dan di tahun 2021 ini ada 6 perkara pidana.

“Mengenai sanksi tentu saja diberikan semaksimal mungkin, seperti adanya alat transportasi untuk dirampas dan dimusnahkan. Ini agar adanya efek jera terhadap pelaku pelaku pengebor minyak illegal,” tukasnya (boi/harianmuba)

Komentar

Berita Lainnya