oleh

Keberatan, Terdakwa Ajukan Eksepsi

PALEMBANG – Melalui tim kuasa hukum, satu dari empat terdakwa kasus dugaan korupsi bernama Kupli (58), pelaksana pekerjaan dua paket proyek pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 mengajukan keberatan atas dakwaan (eksepsi).

Hal itu diketahui saat gelar sidang Senin (19/10) secara virtual diajukan secara tertulis dan dibacakan secara bergantian oleh kuasa hukum terdakwa yakni Misnan Hartono SH dan Partners di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang diketuai Abu Hanifah SH MH.

Ada dua poin yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa yakni kuasa hukum menilai penuntut umum telah salah dalam menerapkan pasal dalam dakwaan kliennya itu.

“Menurut kami bahwa di dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak lah tepat, faktanya pemberian fee proyek sebesar 6 persen yang dilakukan terdakwa terjadi sebelum proyek tersebut dilaksanakan,” sebut Misnan dalam pembacaan eksepsinya.

Oleh sebab itulah, menurutnya belum ada kerugian negara yang dirugikan dikarenakan dalam hal ini pemberian fee kepada H Sukman mantan Kadinsos Kota Pagaralam.

“Atas fakta itu penerapan pasal yang ditujukan kepada terdakwa seharusnya dijerat dengan pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara,” jelas Misnan.

Selain itu, kuasa hukum terdakwa jua menilai bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umun (JPU) Kejari Pagaralam untuk kliennya tidak lengkap. Untuk itu, Misnan Hartono berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan eksepsi atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa selaku kliennya.

Setelah mendengarkan eksepsi yang diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya, majelis hakim kembali menunda dan akan melanjutkan sidang pada Senin pekan depan (26/10) dengan agenda tanggapan JPU Kejari Pagaralam atas eksepsi yang diajukan.

“Semoga eksepsi yang diajukan tadi dapat menjadi pertimbangan dan keringanan hukuman, dikarenakan menurut perhitungan dri proyek itu ada keuntungan sebesar Rp 50 juta yang seharusnya klien dapat Rp 25 juta, namun kenyataannya hanya mendapat Rp 8 juta saja dari proyek itu,” ujarnya usai sidang.

Sebelumnya, majelis hakim Tipikor Palembang telah menyidangkan beberapa terdakwa (berkas terpisah) lainnya dalam kasus yang sama yakni korupsi proyek pagar makam pada dinas sosial Kota Pagaralam tahun anggaran 2017, salah satu terdakwa yakni Mantan Kadinsos H Sukman selaku Kepala PPK Proyek, disinyalir kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa mencapai Rp697 juta. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya