oleh

Kelola Dana Covid 19, Minta Pemda Prabumulih Transparan dan Akuntabel

SUMEKS.CO- PRABUMULIH – Dana penanggulangan dan penanganan Covid-19 dikelola provinsi dan kabupaten/kota benar-benar disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena rawan tindak prilaku koruptif dan juga rentan penyimpangan.

Maka dari itu, sesuai tugasnya KPK mengawasi itu dan meminta Pemerintah daerah (Pemda) khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel), baik provinsi dan kabupaten/kota. Untuk, transparan dan akuntansi dalam pengelolaannya.

Hal itu ditegaskan Kordinator Wilayah II KPK meliputi Sumsel, Kalteng, Sulteng dan Banten, Asep Rahmad Suhanda di sela-sela video conference (Vidcon) bersama Kominfo, Humas, Inspektorat, dan awak media.

“Rakor ini merupakan insiatif KPK dalam rangka publikasi penanggulangan dan penanganan Covid-19. Agar lebih transparan dan akuntable,” jelasnya.

Kata Asep, harapannya terlaksananya pengelolaan dana penanggulangan dan penanganan Covid-19 bisa mengedepan prinsip transparan dan akuntabilitas.

“Tugas KPK Pasal 6 UU No 19/2019 sudah jelas mengawasi terhadap resiko prilaku koruptif terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19. Khususnya, monitor kebijakan Pemda. Tidak kita jungkir rawan pelanggaran, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos), pembelian peralatan, dan lainnya. Demikian pula, terkait refresing dan realokasi Covid-19 dilakukan Pemnda,” tukasnya.

Sambungnya, perlunya Pemkot mengandeng media, khususnya media lokal. Sebagai, fungsi kontrol dan juga media informasi bagi masyarakat dalam mengawasi dana pengelolaan penanggulangan dan penanganan Covid-19 ini.

“Publikasi itu, meliputi; update data Covid-19. Penanggulangannya dan penanganannya, bantuan sosial, dan lain-lain. Termasuk, bantuan sumbangan dari masyarakat harus jelas diterima dan pendistribusiannya. Kita ingatkan dalam bansos, jangan ada mark up dan ,” tukasnya.

Dia menekankan, agar Pemda melalui Kominfo dan Humas bersinergi terus update data Covid-19, termasuk agenda kegiatan.

“Gandeng media lokal, sebagai fungi kontrol sosial,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Provinsi, Ahmad Riswan menjelaskan, selama ini apa yang diminta KPK sebenarnya telah dilakukan Pemda. Termasuk provinsi dan kabupaten/kota.

“Khususnya, update data Covid-19 setiap hari lewat vidcon. Penanggulangannya, dan lain-lainnya,” terangnya.

Termasuk, kata dia mengandeng awak media, mitra pemerintah dalam memberikan informasi akurat kepada masyarakat terkait Covid-19.

“Bukti Pemda, dalam rangka pengendalian Covid-19,” tukasnya.

Kadis Kominfo, Drs HM Ali MSi mengatakan di Prabumulih, sosialisasi lewat mobil penerangan rutin dilakukan terkait Covid-19.

“Sosialisasi lewat mobil penerangan kita, terkait kebijakan pemerintah khususnya masalah protokol kesehatan kerap kali dilakukan. Termasuk juga, imbauan warga wajib memakai masker di luar rumah saja dan lain,” bebernya.

Termasuk juga, kata dia, update status Covid-19 melalui website Pemkot dan Kominfo rutin sharing. Juga, kepada awak media selaku mitra pemberi informasi bagi masyarakat.

“Kalau media lokalnya, kita gandeng Prabumulih Pos. Ada juga media regional juga, seperti Sumeks. Lalu, Palpres, dan lainnya. Baik cetak, online dan televisi,” pungkasnya.

Sementara itu, Wartawan Prabumulih Pos, Rian mengatakan, selama ini sinergis antara Pemkot dan media sangat baik terkait penanggulangan dan penanganan Covid-19.

“Baik sharing informasi terkait update data, lalu dilibatkan dalam pemberian bantuan serta lainnya,” pungkasnya. (03/tjo)

Komentar

Berita Lainnya