oleh

Kelola Royalti, Pemerintah Bakal Bentuk Pusat Data Lagu Nasional

SUMEKS.CO – Musisi Anang Hermansyah menyambut baik peraturan presiden (PP) terkait royalti lagu dan/atau musik. Apalagi, pemakaian lagu di Indonesia terbilang tinggi di ranah komersial.

Sesuai PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, bakal dibentuk pusat data lagu nasional. Pusat data ini akan menjadi dasar pengelolaan royalti dan dapat diakses, antara lain, oleh para pencipta dan pemegang hak cipta.

Pada 31 Maret lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengundangkan peraturan presiden (PP) yang diteken Presiden Joko Widodo sehari sebelumnya. Yakni, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

PP itu dikeluarkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu atau musik. Sementara itu, dasar penerbitan PP tersebut adalah pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 disebutkan bahwa setiap orang dapat menggunakan secara komersial lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti. Lalu, apa yang disebut layanan publik yang bersifat komersial tersebut?

Pada ayat (2) dijabarkan, layanan publik itu adalah seminar dan konferensi komersial, restoran dan sejenisnya, serta konser musik. Selain itu, pemutaran lagu atau musik di sarana transportasi umum, pameran, bazar, bioskop, bank, kantor, toko, atau tempat rekreasi. Jika lagu atau musik diputar untuk nada tunggu telepon, lembaga penyiaran televisi atau radio, hotel, serta tempat karaoke, penggunanya juga harus membayar royalti.

Lagu yang ingin mendapat royalti seperti PP tersebut harus diajukan ke kementerian terkait. Pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merupakan badan hukum nirlaba.

Menurut musisi Anang Hermansyah yang semasa duduk di DPR sempat menggagas RUU musik itu, sudah banyak negara lain yang memberlakukan aturan tersebut. Karena itu, kata dia, pemerintah harus mempercepat pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Tentunya, juga diiringi pengawasan yang ketat.

Hanya, lanjut dia, perlu langkah matang untuk mencapai titik ideal dalam pendistribusian royalti. Misalnya, keberadaan Pusat Data Lagu yang tertuang dalam bab II di pasal 4-7 PP No 56 Tahun 2021.

Komentar

Berita Lainnya