oleh

Kelola Royalti, Pemerintah Bakal Bentuk Pusat Data Lagu Nasional

’’Pusat Data Lagu ini memiliki posisi penting karena dengan data ini, output-nya persoalan royalti menjadi lebih transparan, akuntabel, dan ekosistem musik menjadi lebih sehat,’’ papar Anang.

Kemudian, keberadaan sistem informasi lagu dan atau musik (SILM) memiliki peran yang tak kalah penting. ’’Inti peraturan itu ya hakikatnya di SILM dan Pusat Data Lagu,’’ imbuh Anang.

Menanggapi PP Nomor 56 Tahun 2021, Sekretaris Jenderal Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menegaskan bahwa hal tersebut bukan aturan baru. Maulana mengatakan, PHRI sebagai asosiasi telah menjalin kerja sama dengan LMKN. ”Kami sudah ada MoU tersendiri dengan LMKN. PHRI untuk segala jenis hotel kerja sama sejak 2016,” ujar Maulana ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (6/4).

Maulana menambahkan bahwa aturan mengenai hal tersebut sudah tertuang dalam UU 28 Tahun 2014. Dia juga mengatakan, PHRI tidak akan berkeberatan dengan diterbitkannya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

”Tapi, penerapan aturan mengenai royalti ini tidak mudah. LMKN perlu melakukan sosialisasi,” tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam laman resminya, LMKN dijelaskan mempunyai kewenangan untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti lagu atau musik dari para pengguna komersial sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam putusan menteri dan mendistribusikannya kepada para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. (agf/shf/lyn/c7/ttg/JawaPos.com)

Komentar

Berita Lainnya