oleh

Kembalikan Uang Korupsi, Terdakwa Minta Dihukum Ringan

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Romaita SH,  selaku penasihat hukum tiga terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan jalan kabupaten OKU Timur, Senin (18/1) meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim Tipikor Palembang atas tuntutan pidana jaksa masing-masing selama 1,5 tahun penjara. Mereka adalah Muhammad Atami, PPK; Suryanda, direktur CV Antariksa; dan Irawan, wakil direktur CV Antariksa.

“Kami tetap pada pembelaan bahwa kami tidak sependapat dengan tuntutan jaksa, mohon sekiranya majelis hakim dapat mempertimbangkan vonis yang seadil-adilnya serta meminta keringanan hukuman kepada masing-masing terdakwa,” kata Romaita menanggapi jawaban jaksa Aci Jaya Saputra atas pembelaan masing-masing terdakwa (replik).

Sebelumnya, Jaksa Aci Jaya Saputra dalam gelar sidang dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Erma Suharti melalui sidang virtual, menyampaikan replik yang pada inti pokoknya tetap pada tuntutan pada terdakwa terbukti melanggar pasal 3 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp351 juta.

Setelah mendengar jawaban dari masing-masing pihak, majelis hakim meminta waktu hingga dua pekan kedepan tepatnya pada tanggal 1 Februari mendatang guna bermusyawarah untuk menentukan putusan (vonis) terhadap masing-masing terdakwa.

Ditemui usai sidang, Romaita menjelaskan bukan tanpa sebab dirinya mengajukan pembelaan dan meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan keringanan hukuman kepada para terdakawa.

“Sudah jelas, ketiganya selain telah mengakui perbuatannya juga telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa,” singkat pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbankum) PN Palembang ini kepada SUMEKS.CO.

Diketahui di dalam dakwaan, ketiga terdakwa ditangkap pada April di Jalan BK1 Tanjung Mas, Sumber Harjo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).

Ketiga terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperkaya diri sendiri dengan kerugian negara Rp351.757.000. Hal itu berdasarkan perhitungan ahli PERKINDO yang dituangkan dalam Surat Nomor : 003/DPD PERKINDO SUMSEL/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 lalu. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya