oleh

Kemendagri Ungkap 56 Desa Bermasalah

SUMEKS.CO-Jakarta-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan hasil verifikasi 56 Desa yang diindikasikan bermasalah di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasilnya, tim menemukan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda). Jumlah ini hanya terjadi di satu kabupaten saja, besar kemungkian juga terjadi berbagai daerah.

Ya, dari hasil identifikasi, Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe, ternyata tidak melalui mekanisme dan tahapan pembahasan apalagi persetujuan DPRD setempat.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan menjelaskan, temuan tersebut didapat oleh Tim gabungan Kemendagri yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Administrasi Wilayah, dan Biro Hukum Setjen Kemendagri. ”Kerja tim ini berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkab Konawe, dan Polda Sulawesi Tenggara menemukan beberapa Perda Pembentukan Desa,” ungkapnya.

Sejumlah Perda tersebut yakni Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe. Kedua, Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pendefinifan Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe.

Ketiga Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Pendefinifan Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe. Dan keempat, Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pendefinifan Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe. ”Hasil verifikasi kondisi riil di lapangan baik secara historis dan sosilogis dipastikan bahwa 56 desa tersebut ada. Namun tim mendapatkan data dan informasi bahwa penetapan Perda tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD,” imbuh Nata.

Tim juga memperoleh data dan informasi bahwa dari Register Perda di Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Perda No. 7 Tahun 2011 tersebut adalah Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Oleh karenanya, 56 desa yang tercantum dalam Perda tersebut secara yurudis dikatakan cacat hukum.

“Karena diduga bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka 56 desa tersebut baik kepala desa maupun perangkat desanya telah diminta keterangan dan didalami lebih lanjut oleh Pihak yang berwajib yaitu Polda Provinsi Sulawesi Tenggara,” jelas Nata.

Dijelaskan Nata, pembentukan desa setelah UU No. 6, terkait prosedur dan syarat utama pembentukan desa seperti ada penduduk, wilayah, dan batas desa semestinya dikuatkan kembali dalam penetapan perda. “Desa tersebut sebenarnya sudah ada. Kami sepakat bahwa perda yang ditetapkan bupati (Konawe) cacat hukum, pasalanya berdasarkan keterangan atau informasi yang diperoleh tidak melalui mekanisme yang harus dilakukan lewat DPRD,” bebernya.

Oleh karenanya, kata Nata harus dilakukan pembenahan administrasi. Bahkan Bupati Konawe harus segera menetapkan kembali perda tersebut dan melihat kembali, mengevaluasi terhadap desa itu yang sebenarnya. “Karena penetapan desa di UU Desa identik dengan dana desa tentu konsekuensinya adalah persoalan dana desa itu sendiri. Kami sudah cek juga berkaitan dengan dana desa yang digelontorkan di Kabupaten Konawe itu menyeluruh jumlahnya sangat besa catatan kami,” jelas Nata.

Lebih lanjut Nata menerangkan bahwa fakta yang didapatkan dari klarifikasi dan pendalaman keterangan dari pihak yang berwajib terdapat 34 Desa memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa. Selanjutnya 18 desa masih perlu pembenahan dalam aspek administrasi dan kelembagaan serta kelayakan sarana prasarana desa.

Sedangkan, kata Nata, empat desa yaitu Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma, Desa Lerehoma Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau Kecamatan Routa, dan Desa Napooha Kecamatan Latoma ditemukan dalam proses pendalaman hukum lebih lanjut. Hal ini dikarenakan empat desa tersebut terdapat inkonsistensi data jumlah penduduk dan luas wilayah desa.

“Hasil kelanjutan pendalaman dari empat desa tersebut, dua desa yaitu Desa Wiau Kecamatan Routa dan Desa Napooha Kecamatan Latoma masih perlu dilakukan pendalaman secara intensif,” ujarnya.

Terkait anggaran, kata Nata tim mendapatkan data dan informasi bahwa empat desa tersebut telah disalurkan Dana Desa atau (DD) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp9.327.907.054. Namun demikian baru sebesar Rp4.350.045.854 (47%) yang telah disalurkan dari RKUD ke empat Rekening Kas Desa (RKD), sehingga masih tersisa di dalam RKUD sebesar Rp4.977.861.200,- (53%).

Selanjutnya sejak 2014 sampai dengan 2018 ADD/Bantuan Keuangan telah dianggarkan di APBD dan disalurkan kepada empat desa tersebut sebesar Rp899.102.180.

“Dana desa yang digelontorkan sejak 2015 oleh Pemerintahan Jokowi besaran nilainya selalu bertambah setiap tahun. Dari awal Rp20 triliun, Rp40 triliun, Rp60 triliun, kemudian Rp70 triliun bahkan 2020 menjadi Rp72 triliunan. Dan dilakukan pengawalan secara bersama. Jadi tidak mungkin satu kementerian jalan sendiri tanpa berkoirdinasi dengan lainnya,” jelas Nata.

Dari kondisi ini, pemerintah tetap menjaga supaya dana desa itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat desa itu sendiri. maka tadi kami sampaikn rekomendasi terkait dengn persoalan yang timbul saat ini mendagri kami selaku direktorat jendral teknis menyiarkan edaran kembali kepada seluruh bupati atau walikota yang mennagani desa untuk menata kembali desanya.

“Tetapi khusus untuk Konawe saya minta kepada Bupati Konawe dan saya juga sudah minta izin dengan Mendagri bahwa Perda tersebut harus dilakukan evaluasi. Kemudian baru kita pastikan, kita definitifkan kembali sehingga betul-betul desa tersebut desa yang sah menurut peraturan perundang-undangan,” jelas Nata.

Nah terkait besaran dana desa yang digelontorkan dari rekening kas umum negara ke Kabupaten Konawe (56 desa) diterima oleh Kabupaten Konawe sebesar Rp113.316.854.000 dengan rincian sejak 2017 sebesar Rp37.652.943.000, 2018 sebesar Rp35.288.008.000 dan 2019 Rp40.375.093.000.

Untuk empat desa tersebut sekitar Rp9.327.907.054. Namun demikian baru sebesar Rp4.350.045.854 (47%) yang telah disalurkan. “Kenyataannya di lapangan tidak serta merta diberikan begitu saja oleh bupati. Ternyata masih ada sisa berkisar Rp4.977.861.200,- (53%). Kenapa ini tidak disalurkan kepada desa tersebut? tentu karena memang sejak beberapa waktu yang lalu penegak hukum sedang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” jelas Nata.

Tim mendapatkan bahwa aktivitas pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik karena kepala desa dan perangkat desa tidak mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Serta hal tersebut dipicu adanaya kesenjangan antara kepala desa beserta perangkatnya terhadap penghasilan yang diterima oleh pendamping lokal desa yang notabene tidak banyak membantu dan tidak selalu hadir di lapangan.

Tim mendapatkan data dan informasi dari perangkat desa yang dapat ditemui bahwa pembinaan secara menyeluruh terkait dengan tata kelola pemerintahan desa tidak dilaksanakan oleh kepala daerah baik oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maupun bupati sebagai pembina langsung pemerintah desa di Kabupaten Konawe.

Terhadap 56 desa tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan jumlah desa di Kabupaten Konawe sebanyak 241 desa.

Selanjutnya dua tahun kemudian berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 jumlah desa menjadi 297 (ada penambahan sebanyak 56 desa) dasar penambahan desa tersebut adalah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 140/3188 Tanggal 10 Juli 2015 Perihal Rekomendasi Kode Wilayah Desa di Kabupaten Konawe.

Mempedomani UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan dalam Pasal 116 Ayat (1) Menyatakan bahwa desa yang sudah ada sebelum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetap diakui sebagai Desa. Maka 56 Desa tersebut secara historis dan sosiologis dinyatakan sah sebagai desa.

“Desa tidak bermasalah, karena secara historis dan sosiologis, desa itu sudah ada. Disebutkan hanya pendaftaran ulang untuk 56 desa itu. Mekanisme pendaftaran ulang pemda melaporkan ke provinsi, provinsi menyampaikan ke kita. Tentu dilampiri dengan legalitas dukungan itu, seperti perda itu,” tambah Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri, Aferi S Fudail.

Menurut Aferi tidak ada desa yang dibentuk saat UU No. 6 Tahun 2014 berlaku. “Bisa saja Perda sebelum UU No.6 banyak yang terbentuknya tidak berdasarkan Perda. Ini setelah UU. Secara time, keberadaan desa ini memang sebelum UU No. 6 Tahun 2014. Contohnya ada desa yang terbentuk sejak sebelum peristiwa DI TII, hanya karena persoalan seperti itu lalu ada,” jelas Aferi.

Menurut Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, desa yang ada sebelum ditetapkan UU ini tetap diakui sebagai desa. “Kalau mau mendetilkan syarat-syarat sesuai dengan UU No. 6, dirombak total desa sebanyak 74.000an ini. Di papua banyak, di banten banyak juga, tapi apa itu langsung bisa dirombak? tidak boleh dong. Karena perundang-undangan tidak mengamatakan itu. Ini harus diakui,” jelas Aferi.

Menidaklanjuti ini, sambung Nata, berdasarkan MoU antara Kemendagri dengan Kapolri maka dilakujan penanganan oleh aparat internal pemerintahan dengan jangka waktu 60 hari. “Kita kasih waktu 60 hari untuk menerbitkan perda, mengkoordinir keuangan, termasuk hal lain. Tapi dalam waktu 60 hari tidak dilakukan, maka jadi tanggungjawab aparat penegak hukum,” tegas Nata.

Ia pun menegaskan bahwa Kemendagri telah menyiapkan surat edaran untuk pemerintah daerah untuk memastikan desa di daerahnya masing-masing terdaftar sesuai prosedur. “Karena terakhir kami masih menerima surat dari beberapa kabupaten mengusulkan desa kembali. Misalnya empat desa di Kabupaten Papua mengusulkan 125 desa tapi karena syarat tidak dipenuhi, kami menolak usulan tersebut,” jelasnya.

(dim/fin/ful)

Komentar

Berita Lainnya