oleh

Kepala BKN Tak Bisa Jelaskan Dasar Hukum Hasil TWK Dokumen Rahasia

SUMEKS.CO- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersifat rahasia negara. Tetapi Bima tak bisa menjelaskan secara rinci, khususnya aturan hukum yang menyatakan jika dokumen hasil TWK itu merupakan rahasia negara.

“Semua dokumen sudah diserahkan ke KPK. Sifatnya rahasia negara, makanya semuanya bersegel,” kata Bima kepada JawaPos.com, Rabu (16/6).

Bima menyatakan tindakan membocorkan rahasia negara bisa terancam pidana. Dia pun mengklaim, tidak mengetahui secara pasti hasil TWK yang menggagalkan 75 pegawai beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tindakan membocorkan rahasia negara bisa dikenakan sanksi pidana,” cetus Bima.

Bima tidak menjelaskan secara rinci alasan hukum mengapa hasil TWK itu tidak bisa dibuka ke publik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 menyatakan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Serta pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Bima berdalih, asesmen TWK merupakan gabungan dari beberapa metodologi. Dia menyatakan metodologi itu gabungan dari hak cipta TNI AD hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Asesmen TWK itu gabungan dari beberapa metodologi. IMB-68, Profiling dan Wawancara. IMB-68 (Indeks Moderasi Bernegara-68) hak ciptanya ada di TNI AD. Semua alat test di TNI (metoda dan hasil) berklasifikasi rahasia. Profiling dilakukan BNPT dan juga diklasifikasikan rahasia negara,” papar Bima.

“Wawancara juga rahasia karena menggunakan gabungan metoda IMB-68 dan Profiling. Selain itu wawancara juga memuat informasi detil data pribadi (data perorangan) yang harus disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya kembali perihal dasar hukum yang dia jadikan pedoman bahwa dokumen hasil TWK merupakan rahasia negara, Bima tak bisa menjelaskan.

“Bisa ditanyakan ke instansinya,” ketusnya.

Sebelumnya, dua pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK meminta agar hasil TWK dibuka ke publik. Kedua pegawai KPK itu yakni Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan.

Iguh merasa aneh, sebab PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemenuhan informasi tersebut.

“Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021,” ucap Iguh, Minggu (13/6).

Komentar

Berita Lainnya