oleh

Kepala BP2MI Sidak Tes Calon PMI ke Korea, Temukan Pungutan Overcharging sampai Rp50 Juta

JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melaksanakan Ujian Employment Permit System-Test of Proficientcy in Korean Computer Based Test (EPS-TOPIK CBT) Umum Sektor Manufaktur Tahun 2020.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, pemerintah terus berupaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Tidak ada negara yang ingin menyusahkan rakyatnya, justru ingin mensejahterakan rakyatnya,” ujarnya saat meninjau langsung ujian CBT dan skill tes Korea yang dilaksanakan di UPT BP2MI Jakarta, Kamis (22/10/2020)

Benny menyampaikan, saat ini ujian CBT Korea gelombang I diikuti 8.640 peserta ujian yang dilaksanakan di dua tempat.

Yakni di Semarang sebanyak 5.760 peserta dan di Jakarta sebanyak 2.880 peserta.

Ia menambahkan, bekerja di luar negeri adalah hak warga negara Indonesia WNI. Sementara kewajiban Pemerintah adalah memfasilitasinya.

Idealnya adalah jika di dalam negeri tersedia lapangan pekerjaan cukup mungkin bisa bekerja di negeri sendiri.

Benny juga menuturkan, dengan adanya Omnibus Law, otomatis menjamin adanya ketersediaan lapangan kerja yang cukup.

“Percayalah, Omnibus law adalah upaya Pemerintah untuk menyederhanakan jam kerja dan investasi, yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” terang Benny.

Benny menyebut, dirinya pernah mendapat informasi bahwa ada joki yang mengikuti tes ini.

“Tapi di kepemimpinan saya sekarang ini saya jamin tidak akan ada lagi. Negara memberikan perlindungan untuk PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki,” tegas Benny.

Dalam kesempatan itu, Benny juga melakukan peninjauan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi calon PMI yang akan bekerja ke Taiwan dan Hongkong.

Lanjut Benny, sekarang BP2MI telah menerbitkan Peraturan Badan terkait Pembebasan Biaya Penempatan untuk 10 sektor pekerjaan.

Itu sebagai bukti negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran.

“Menurut Saya, negara zolim jika membiarkan anak-anak bangsa bekerja tapi gajinya dipotong selama 6 sampai 10 bulan, itu zolim,” ujarnya.

“Kita harus punya empati kepada anak-anak bangsa yang berjuang di luar negeri. Nanti Peraturan Badan tentang Pembebasan Biaya Penempatan akan berlaku Januari 2021, dan itu biayanya ditanggung Pemerintah dan sebagian lagi ditanggung yang mempekerjakan,” jelasnya.

Saat memberikan arahan kepada calon PMI, Benny menemukan masih ada P3MI yang melakukan overcharging kepada PMI senilai Rp50 juta.

Menurutnya, itu adalah tindak pemerasan kepada PMI karena jelas-jelas melebihi ketentuan.

“Saya akan periksa P3MInya, kalian jangan takut, ini tidak akan membatalkan keberangkatan. Kalian punya hak untuk berangkat. Perusahaan akan saya tegur karena menindas PMI,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo, sambungnya, sudah tegas dalam pernyataannya bahwa PMI harus dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki.

“Jangan sampai PMI diberangkatkan secara ilegal,” tuturnya.

Benny berpesan, selama bekerja di luar negeri, harus menjaga nama baik Indonesia dan bekerja yang baik.

PMI juga harus ada kesadaran atas kontrak kerja, kerjaan harus sesuai dengan kontraknya.

“Mudah-mudahan adik-adik dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kontrak kerja jaga nama baik keluarga dan negara Indonesia dan patuhi peraturan hukum di negara penempatan,” pungkasnya. (muf/pojoksatu)

Komentar

Berita Lainnya