oleh

Kepala Daerah Banyak Terlibat Kasus Korupsi, Kemendagri Benahi Sistem Perizinan 

SUMEKS.CO, JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menanggapi adanya sejumlah kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi.

Menurutnya, hal tersebut bisa diminimalisir melalui omnibus law pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kami berharap omnibus law ini menjadi satu solusi ketika nanti perizinan-perizinan itu lebih terdigital pendekatannya melalui pendekatan virtual, tidak lagi temu muka,” kata Akmal di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (21/20).

Dengan begitu, Akmal meyakini jumlah kepala daerah yang terlibat masalah hukum, khususnya tindak pidana korupsi bisa lebih sedikit.

Kemudian, Akmal juga menyebutkan persoalan dalam kasus korupsi kepala daerah bukan hanya pada tata kelola pemerintahan, melainkan juga faktor keserakahan individu.

Komentar

Berita Lainnya